panjikendari.com – Kasus yang tengah menimpa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menjadi isyarat bagi Gubernur Sulawesi Tenggara bersama wakilnya Ali Mazi-Lukman Abunawas.
Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Sultra, Sahrul, dalam rilisnya mengingatkan Ali Mazi-Lukman untuk memaksimalkan koordinasi secara proporsional dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya rasa keretakan hubungan antara Gubernur Ali Mazi dan Lukman tidak perlu terjadi. Sebaiknya keduanya saling koordinasi untuk menyehatkan hubungan agar mereka serius mengurus rakyat,” kata Sahrul.
Apalagi dalam urusan pergantian termasuk pengangkatan pejabat, Sahrul berharap agar gubernur melibatkan pihak-pihak yang dianggap kompoten termasuk wakil gubernur untuk mengukur syarat dan kelayakanya. Kendati itu tidak menjadi wajib, setidaknya itu adalah cara bagaimana menghadirkan suasana harmonis dan selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas. Jika hal kecil ini diabaikan, mantan jurnalis Tempo ini menjelaskan, akan berdampak pada kualitas kinerja.
“Yang ada malah antara gubernur dan wakil gubernur saling curiga, bahkan membangun opini hubungan keduanya mulai tak intim lagi,” ujar Sahrul yang juga juru bicara Sahabat ARF ini.
Sahrul memaparkan, kurang lebih satu tahun pasangan ini, publik kerap disajikan dengan kabar-kabar keretakan hubungan antara Ali Mazi dan Luklan Abunawas. Penyebab kurang harmonisnya keduanya hanya soal porsi kewenangan dalam menentukan pembantu-pembantu mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Akibatnya, kata Sahrul, pasangan ini lebih disibukan dengan urusan keretakan hubungan daripada mengurus kepentingan rakyat. “Daerah ini tidak bisa di urus sesuka hati, mestinya antara gubernur dan wakilnya segera serius mensukseskan visi misi dan janji politik mereka. Sebab rakyat menaruh harapan besar kepada keduanya dalam mewujudkan perubahan,” ucap dia.
Belajar dari kasus Sang profesor yang disidang dalam Pansus Hak Angket mengusulkan kepada DPRD Sulsel untuk memakzulkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Mantan Bupati Bantaeng tersebut diduga melanggar undang-undang dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya. Selain itu, Nurdin Abdullah juga diduga mengangkat keluarganya sebagai pejabat dan adanya dugaan makelar proyek di tubuh pemprov yang menyeret orang-orang dekat gubernur.
“Jika antara Ali Mazi dan Lukman tidak kompak dalam mengelola pemerintahan tidak menutup kemungkinan akan terjadi Pansus Hak Angket mengusulkan hal sama yang kini menimpa gubernur Sulsel,” katanya.
Sahrul me-review, keretakan hubungan Gubernur Ali Mazi dan Wakilnya Lukman Abunawas sempat memgemuka saat pelantikan 42 pejabat esalon III dan esalon IV, Januari 2019 lalu.
Kala itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawa kecewa karena tidak diundang. Selain itu, Ali Mazi juga melantik seorang guru menduduki jabatan kepala bidang. Kekecewaan mantan Sekda Pemerintah provinsi Sultra ini berlanjut pada pelantikan Pj Sekda Sultra baru-baru ini.
Menurut Sahrul, Ali Mazi-Lukman Abunawas adalah pilihan rakyat secara paket. Mestinya mereka berkoordinasi dalam mengelola pemerintahan. Memang mutasi itu hak prerogatif gubernur, tapi alangkah eloknya jika wakilnya turut diberitahukan juga biar pasangan ini tetap sejuk hubungannya.
“Jika keretakan ini terus bergulir saya yakin akan banyak dugaan pelanggaran lain yang terkuak,” kata Sahrul.
Secara kewenangan politik tentu berbeda takarannya antara Gubernur dan Wakil Gubernur, bila ini menjadi prinsip komunikasi politik maka tentu keduanya akan mudah menemukan formulasi pengaturan dalam memimpin Sultra.
“Kami percaya kedua tokoh ini akan mudah menemukan titik temu demi kemajuan Rakyat Sultra,” pungkasnya. (jie)
