KENDARI – Awal tahun 2026 menjadi penanda babak baru bagi roda birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rotasi kepemimpinan kembali bergulir, menyentuh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor yang selama ini digadang-gadang sebagai masa depan ekonomi daerah: pariwisata.
Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi mengalami pergantian pucuk pimpinan. Jabatan yang sebelumnya diemban H. Belli HT kini diserahkan kepada Dr. M. Ridwan Badallah, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara H. Belli HT mendapat amanah baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pergantian ini, sebagaimana lazimnya rotasi jabatan, bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan harapan, kecemasan, sekaligus tanda tanya besar tentang ke mana arah pariwisata Sulawesi Tenggara akan dibawa.
Pariwisata dan Kata “Sakral” Bernama Keberlanjutan
Di tengah berbagai respons yang muncul, suara dari kalangan praktisi lapangan terdengar cukup jernih. Ahmad Nizar, atau yang akrab disapa Ino, menjadi salah satunya. Belasan tahun berkecimpung di dunia pariwisata, merasakan denyut lapangan dari kabupaten ke kabupaten, Nizar berbicara dengan nada tenang namun tegas.
“Alhamdulillah, secara pribadi saya telah bermitra dengan Dispar Sultra sejak 2012. Kepala dinas silih berganti, dan itu hal yang biasa. Saya harus jujur, beda kepemimpinan beda sentuhan. Plus minus pasti ada,” ujarnya membuka refleksi.
Namun bagi Nizar, ada satu kata yang tidak boleh diabaikan dalam setiap pergantian kepemimpinan pariwisata, di mana pun di dunia ini. “Ada kata yang sakral dalam dunia pariwisata global, yaitu sustainable tourism,” katanya lugas.
Keberlanjutan, menurutnya, bukan jargon. Ia adalah ruh. Tanpanya, pariwisata hanya akan menjadi proyek musiman yang ramai sesaat lalu redup perlahan.
Tidak Sekadar di Atas Meja
Nizar menuturkan, pariwisata bukan sesuatu yang bisa dipahami hanya dari balik meja kantor. Ia bukan sekadar data, paparan, atau laporan. “Pariwisata itu tidak cukup diresapi hanya karena dengar, lihat, nonton, atau baca. Bahkan pendidikan kepariwisataan pun tidak selalu mampu menjawab seluruh persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia berbicara dari pengalaman. Bertahun-tahun terjun langsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara, ia menemui banyak persoalan yang tak tertulis di buku teks. Mulai dari konflik sosial, resistensi masyarakat, hingga persoalan rasa dan estetika yang kerap luput dari perhitungan.
“Karena itu, pariwisata harus dijalani dengan turun ke lapangan, menjemput bola, membaca kasus per kasus. Bukan menunggu bola datang ke meja pejabat,” katanya.
Baginya, pariwisata adalah irisan banyak hal: dampak sosial, multiplier effect ekonomi, kepekaan budaya, keindahan, hingga regulasi. Kompleks, sensitif, dan tak bisa ditangani secara sektoral semata.
Pentahelix dan Kerja Kolaboratif
Dalam konteks itulah Nizar mengingatkan pentingnya kerja kolaboratif. Ia menyebut konsep yang sudah lama dikenal dalam dunia pariwisata global: pentahelix.
“Siapapun kepala dinas pariwisata, dia tidak boleh merasa semua masalah pariwisata bisa diselesaikan oleh dinas saja. Harus ada kolaborasi. Dispar wajib merangkul asosiasi, industri, pelaku, akademisi, praktisi, komunitas, sampai media. Bahkan lintas sektor di dalam pemerintahan sendiri,” tegasnya.
Tanpa kolaborasi itu, menurut Nizar, sulit berharap Sulawesi Tenggara memiliki narasi besar pariwisata yang berkelanjutan. Yang ada, hanya kegiatan seremonial yang datang dan pergi.
Persimpangan dan Tanda Tanya
Pergantian pimpinan Dispar Sultra, di mata Nizar, adalah sebuah persimpangan. “Ini titik dengan tanda tanya besar. Apakah pariwisata Sultra akan semakin maju, berjalan di tempat, atau justru mengalami kemunduran,” katanya.
Namun refleksi itu tidak datang tanpa penghargaan pada masa lalu. Nizar secara terbuka menyampaikan apresiasinya kepada H. Belli HT. Ia menilai, selama menjabat, grafik kepariwisataan Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan yang patut dicatat.
“Harus diakui, di tangan Pak Belli, pariwisata Sultra merangkak naik cukup cepat. Baik di level nasional maupun internasional. Nama Sultra mulai sering terdengar dan diperhatikan dalam berbagai agenda pariwisata yang saya ikuti,” ungkapnya.
Harapan yang Tidak Pernah Padam
Pergantian jabatan adalah keniscayaan. Tetapi harapan publik, terutama para pelaku dan pemerhati pariwisata, tak pernah benar-benar berganti. Mereka hanya ingin satu hal: pariwisata Sulawesi Tenggara tumbuh dengan arah yang jelas, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
“Kita berharap kepemimpinan selanjutnya mampu menjaga bahkan meningkatkan citra pariwisata Sultra ke depan,” tutup Nizar.
Di titik ini, waktu akan menjadi hakim yang paling jujur. Apakah rotasi ini menjadi awal lompatan baru, atau sekadar pergantian nama di papan kantor. Yang pasti, pariwisata Sulawesi Tenggara kembali diuji: mampu atau tidak menjaga napas panjangnya. (*)
