panjikendari.com – Alih-alih mendapatkan bantuan bedah rumah secara gratis, warga di Kelurahan Lalolara, Kambu, Kota Kendari malah harus membayar ratusan ribu setiap kepala keluarga (KK) untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Informasi yang dihimpun jurnalis panjikendari.com di lapangan, setiap KK membayar Rp313 ribu. Menurut informasi yang diperoleh warga, uang tersebut akan digunakan untuk pembuatan proposal dan pembelian materai oleh fasilitator program.
“Fasilitatornya pak Ikram sama pak Awal. Katanya untuk biaya pembuatan proposal, tapi kita tanya-tanya di kelurahan lain tidak ada pembayaran begitu,” ucap salah seorang warga penerima bantuan yang enggan menyebutkan identitasnya, Senin 11 November 2019.
Hal lain yang menjadi pertanyaan warga adalah janji realisasi program yang sampai saat ini belum jelas. Padahal, sejumlah warga sudah membongkar rumahnya sendiri dan bahkan sudah membuat fondasi rumah sebagai swadaya.
“Waktu pertemuan bulan Juli (2019) itu hari kita dijanji katanya setelah lebaran akan mulai dikerja. Tapi ini sudah mau bulan 12 belum juga ada tanda-tanda,” ketusnya.
Warga khawatir jika hujan turun maka rumah-rumah mereka yang sudah dibongkar akan tergenang air.
Lurah Lalolara, Polingai, yang dimintai keterangannya mengenai program ini mengaku tidak banyak mengetahui. “Nanti kita tanyakan sama fasilitatornya, mereka yang tau semua,” kata Polingai.
Sepengetahuan Polingai yang didengarnya saat pertemuan di kantor kelurahan, program ini merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Kendari.
“Yang saya dengar-dengar, katanya, masyarakat akan dibangunkan rumah semi permanen senilai Rp17,5 juta, tapi masyarakat siapkan swadaya,” katanya.
Mengenai kapan pelaksanaan pekerjaan, Polingai tidak mengetahui pasti, bahkan ia pun bingung karena warganya selalu menanyakan masalah ini kepadanya. “Coba nanti tanyakan kita sama Ikram atau Awal, karena mereka itu pendampingnya,” kata Polingai.
Ikram yang dihubungi melalui WhatsApp-nya menyampaikan, program bedah rumah dimaksud anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) yang turun tiga tahap.
“Kebetulan dananya Lalolara turun di tahap 3 di bulan 12. Makanya belum lm jalan,” terang Ikram.
Mengenai rumah-rumah warga yang sudah bongkar sendiri, Ikram mengaku bahwa pada sosialisasi awal pihaknya mengimbau untuk tidak membongkar terlebih dahulu.
Sedangkan berkaitan dengan pembayaran Rp313 ribu, Ikram mengatakan hal itu merupakan kesepakatan warga untuk pembelian materai dan biaya pembuatan laporan-laporan nantinya.
“Untuk lebih jelas bisa langsung tanya ke dinas perumahan bosku. Soalnya saya lagi di Wakatobi,” ujarnya.
Pihak Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, melalui staf dinas yang mengurusi program bedah rumah, Tomy, menjelaskan, pelaksanaan kegiatan khususnya di Lalolara masih menunggu tranfer pusat.
“Karena ini sumber dananya dari DAK maka pelaksanaannya secara bertahap. Kebetulan, Lalolara masuk di tahap ketiga yang pekerjaannya mulai awal Desember.”
“Nanti disampaikan kepada teman-teman di Lalolara, Insya Allah bulan Desember sudah jalan,” kata Tomy.
Tomy sedikit menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan warga. Pemerintah hadir memberikan stimulan untuk memperbaiki kualitas hunian.
Di Kota Kendari kata dia ada empat kelurahan yang kebagian program, yakni, Kelurahan Lalolara, Anduonohu, Tobuha, dan Kelurahan Lepolepo.
“Karena ini berjalan tiga tahap, dan Lalolara ada di tahap ketiga, maka masyarakat tidak perlu takut dan resah, Insya Allah secepatnya, kita tinggal menunggu saja proses dari pusat,” kata dia.
Menyinggung mengenai pembayaran, Tomy tampak diam dan berpikir. “Siapa yang suruh (membayar)?” tanya Tomy kepada jurnalis media ini.
Tomy lantas mengerti tentang pembayaran itu setelah mendengar penjelasan jurnalis media ini. “Oohh, mungkin itu untuk biaya ATK sama materai untuk pembuatan proposal dan laporan. Itu (biaya pembuatan laporan) juga swadaya masyarakat,” ujarnya.
Pada prinsipnya, kata dia, segala konsekuensi anggaran untuk pembuatan proposal dan laporan dirembug-kan antara warga dan fasilitator.
“Karena sejatinya yang buat proposal dan laporan itu adalah masyarakat didampingi oleh fasilitator,” ucapnya.
Kendati demikian, Tomy berjanji akan kembali turun ke masyarakat untuk mengecek kembali kesiapan warga sebelum program jalan. “Nanti saya coba turun kembali lihat di sana,” tuturnya. (jie)
