• Kontak
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
PanjiKendari.com
  • BERANDA
  • BERITA UTAMA
  • HUKUM
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • EKOBIS
  • KEBUDAYAAN
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • Dunia
  • OPINI
  • +
    • PENGUMUMAN
    • Prakiraan Cuaca
    • SAINTEK
    • SPORT
    • TIPS
    • Video
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA UTAMA
  • HUKUM
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • EKOBIS
  • KEBUDAYAAN
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • Dunia
  • OPINI
  • +
    • PENGUMUMAN
    • Prakiraan Cuaca
    • SAINTEK
    • SPORT
    • TIPS
    • Video
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • HUKUM
  • EKOBIS
  • PENDIDIKAN
  • SPORT
  • PRODUK
  • PROPERTI
Home PEMERINTAHAN

Demo, Forum Masyarakat dan Pemdes se-Kabupaten Muna Tuding Pemprov Diskriminatif

12/07/2019
in PEMERINTAHAN
Reading Time: 2 mins read

Massa Forum Masyarakat dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Muna, Jumat 11 Juli 2019, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra.

328
SHARES
1.4k
VIEWS
Bagi ke FBTweet ke TwitterBagikan ke WA

panjikendari.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) dinilai cenderung diskriminatif  terhadap Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal alokasi APBD atau APBD Perubahan, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lain di Sultra. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir perjalanan pemerintahan Kabupaten Muna.

Tidak adanya rasa adil dalam alokasi dana APBD atau APBD Perubahan untuk Kabupaten Muna, membuat Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa (FMPD) Se-Kabupaten Muna bergerak melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sultra, sekira jam 10.07 WITA, Jumat, 12 Juli 2019.

Massa yang berjumlah puluhan orang, merupakan perwakilan dari 124 perangkat pemerintahan desa (Pemdes) di Kabupaten Muna. Di gedung wakil rakyat, massa berorasi selama 20 menit. Mereka meminta agar unsur pimpinan dewan menemui di halaman.

BacaJuga

Pemprov Sultra Salurkan Beasiswa Pendidikan di Hardiknas 2025

Pesan Sekda Sultra di Hardiknas: Pendidikan Harus Merata, Tak Boleh Ada yang Tertinggal

Sebelum Lompat dari Jembatan Teluk Kendari, Riski Nurul Sempat Chat Pacarnya

Namun setelah bergantian orasi, salah seorang staf DPRD menyampaikan bahwa anggota dan pimpinan DPRD lagi melaksanakan tugas di luar daerah sehingga tak ada yang bisa menemui pengunjuk rasa.

Mendapat informasi demikian, massa Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna kemudian menarik diri sekira pukul 11.05  WITA dan langsung membubarkan diri. Mereka selanjutnya bersiap-siap melaksanakan ibadah Salat Jumat.

Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna dipimpin Hayari Imbu SE sebagai ketua, Jamaluddin SE selaku sekretaris forum dan La Ode Aca, S.Pd bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Dalam aksi itu, La Ode Aca membacakan pernyataan sikap Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna, yaitu meminta gubernur Sultra untuk segera mengaspal ruas jalan provinsi dari Kota Raha sampai Lakapera. Jalan dengan status provinsi ini menghubungkan Raha Ibukota Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk tahun anggaran 2019.

Pengunjuk rasa juga meminta kepada DPRD Provinsi Sultra untuk menambahkan anggaran perbaikan ruas jalan Provinsi Sultra di wilayah Kabupaten Muna pada APBD Perubahan tahun 2019 yang saat ini dalam tahap persiapan pembahasan.

“Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan penganggaran pengaspalan ruas jalan provinsi di Kabupaten Muna, sebagai wujud dari pengemban amanah rakyat, “ kata La Ode Aca.

Sementara itu, Jamaluddin menjelaskan secara teknis bahwa ruas jalan provinsi yang berada di Muna harus segera mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Sultra. Sebab jalan di Muna menghubungkan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buteng, Kabupaten Buton, Kota Baubau dan Kabupaten Buton Utara.

Jamaluddin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD 2019 Rp 7 Milyar. Namun setelah dianalisia anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengaspal seluruh jalan provinsi yang ada di Muna.

“Kami minta melalui DPRD Sultra, agar dalam pembahasan APBD Perubahan ditambah anggarannya sampai Rp 20 Milyar. Supaya jalan yang menghubungkan kabupaten lain dapat dilalui dengan baik dan nyaman,” jelasnya.

Lain lagi disampaikan Hayari Imbu. “Pembangunan yang berkeadilan, selalu menjadi dasar dan cita-cita kita dalam mensejahterakan masyarakat secara total, tanpa ada ruang perbedaan dengan daerah lain. Kabupaten Muna adalah bagian dari wilayah Provinsi Sultra, sehingga sangat layak diperhatikan seperti kabupaten dan kota lainnya. Jangan ada diskriminasi,” tegasnya.

Hayari mencontohkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD untuk proyek jalan menuju obyek wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Kabarnya anggarannya mencapai puluhan milyar, sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Muna, sangat kecil alokasinya.

“Jika informasi ini benar, sungguh tidak adil. Kabupaten Muna sebagai daerah penghubung dengan  kabupaten lain, tapi jalannya tidak mendukung. Sementara jalan ke Pantai Toronipa hanya beberapa kilometer saja dan tidak menghubungan dengan kabupaten lain, justru Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD yang sangat besar. Ya rasa-rasanya tidak adil,” tutup Hayari Imbu. (jie)

Tags: Berita SultraForum Masyarakat Munapemprov sultraPengaspalan Jalan Lakapera
Previous Post

Kendari Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Aset Berbasis GIS

Next Post

Konsel Panen Perdana Sayur Organik dan Launching Kampung Organik

Next Post

Konsel Panen Perdana Sayur Organik dan Launching Kampung Organik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recent News

Optimalisasi PAD, Pemkot Kendari Genjot Digitalisasi dan Penertiban Retribusi

Optimalisasi PAD, Pemkot Kendari Genjot Digitalisasi dan Penertiban Retribusi

16/05/2025
Imbau Warga Tak Bayar Parkir Tanpa Karcis Resmi, Wali Kota Kendari Tekankan Transparansi Retribusi

Imbau Warga Tak Bayar Parkir Tanpa Karcis Resmi, Wali Kota Kendari Tekankan Transparansi Retribusi

16/05/2025
Komite Pemuda Geruduk KPK dan Kemendikti, Desak Penonaktifan Rektor UHO dan Usut Kekayaan Tak Wajar

Komite Pemuda Geruduk KPK dan Kemendikti, Desak Penonaktifan Rektor UHO dan Usut Kekayaan Tak Wajar

16/05/2025
Petualangan Memancing Berujung Cemas, Longboat Warga Wanci Mogok di Laut

Petualangan Memancing Berujung Cemas, Longboat Warga Wanci Mogok di Laut

16/05/2025

Media Partner

PETITE UTOPIA di PIK Avenue: Dunia Mini Penuh Warna
EKOBIS

PETITE UTOPIA di PIK Avenue: Dunia Mini Penuh Warna

by Redaksi
28/04/2025
CHAGEE Resmi Dibuka di PIK Avenue
EKOBIS

CHAGEE Resmi Dibuka di PIK Avenue

by Redaksi
28/04/2025
Cegah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, KAI Kolaborasi Dengan TNI, POLRI dan Railfans Gencar Lakukan Sosialisasi
EKOBIS

Cegah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, KAI Kolaborasi Dengan TNI, POLRI dan Railfans Gencar Lakukan Sosialisasi

by Redaksi
27/04/2025
KAI Perkuat Komitmen Keselamatan melalui Sertifikasi Petugas Operasional
EKOBIS

KAI Perkuat Komitmen Keselamatan melalui Sertifikasi Petugas Operasional

by Redaksi
27/04/2025
Tetap Tenang Urus Keuangan bersama Solusi Cerdas BRI Finance
EKOBIS

Tetap Tenang Urus Keuangan bersama Solusi Cerdas BRI Finance

by Redaksi
27/04/2025
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Komite Pemuda Geruduk KPK dan Kemendikti, Desak Penonaktifan Rektor UHO dan Usut Kekayaan Tak Wajar

Komite Pemuda Geruduk KPK dan Kemendikti, Desak Penonaktifan Rektor UHO dan Usut Kekayaan Tak Wajar

16/05/2025
Kemendesa Buka Rekrutmen Terbuka 41 Posisi Tenaga Ahli P3PD, Ini Syarat dan Jadwalnya

Kemendesa Buka Rekrutmen Terbuka 41 Posisi Tenaga Ahli P3PD, Ini Syarat dan Jadwalnya

18/04/2025
Lima Hari Hilang, Guru SMP di Butur Ditemukan Meninggal Dunia

Lima Hari Hilang, Guru SMP di Butur Ditemukan Meninggal Dunia

25/04/2025
Ternyata Sudah Ditakdirkan Melahirkan Anak Laki-laki atau Perempuan Saat Hamil, Tingkat Akurasi 95,98%

Ternyata Sudah Ditakdirkan Melahirkan Anak Laki-laki atau Perempuan Saat Hamil, Tingkat Akurasi 95,98%

05/11/2017
Optimalisasi PAD, Pemkot Kendari Genjot Digitalisasi dan Penertiban Retribusi

Optimalisasi PAD, Pemkot Kendari Genjot Digitalisasi dan Penertiban Retribusi

16/05/2025
Imbau Warga Tak Bayar Parkir Tanpa Karcis Resmi, Wali Kota Kendari Tekankan Transparansi Retribusi

Imbau Warga Tak Bayar Parkir Tanpa Karcis Resmi, Wali Kota Kendari Tekankan Transparansi Retribusi

16/05/2025
Komite Pemuda Geruduk KPK dan Kemendikti, Desak Penonaktifan Rektor UHO dan Usut Kekayaan Tak Wajar

Komite Pemuda Geruduk KPK dan Kemendikti, Desak Penonaktifan Rektor UHO dan Usut Kekayaan Tak Wajar

16/05/2025
Petualangan Memancing Berujung Cemas, Longboat Warga Wanci Mogok di Laut

Petualangan Memancing Berujung Cemas, Longboat Warga Wanci Mogok di Laut

16/05/2025

Panji Kendari merupakan media online yang mengabarkan peristiwa terkini di jazirah Sulawesi Tenggara dengan mengedepankan potensi daerah, potensi wisata, dan kejadian-kejadian untuk para pembaca.

Arsip Berita

Follow Us




Like Our Facebook

Follow Us

  • 291 Followers
  • 71 Subscribers
  • Kontak
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik

© 2019 PanjiKendari.Com

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA UTAMA
  • HUKUM
  • PEMERINTAHAN
  • POLITIK
  • EKOBIS
  • KEBUDAYAAN
  • NASIONAL
  • PENDIDIKAN
  • Dunia
  • OPINI
  • +
    • PENGUMUMAN
    • Prakiraan Cuaca
    • SAINTEK
    • SPORT
    • TIPS
    • Video

© 2019 PanjiKendari.Com