panjikendari.com – Penilaian Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Tenggara (JaDi Sultra) bahwa program pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) masih samar-samar ditanggapi cepat pihak AMAN Center.
Direktur AMAN Center, La Ode Rahmat Apiti, mengatakan, statemen Ketua Presidium JaDi Sultra Hidayatullah bahwa program aman masih samar-samar hal yang tidak logis.
“Progam (pemerintahan AMAN) sementara berproses. Terwujudnya sebuah program tidak seperti cucur, sekali tuang langsung jadi. Program terus berjalan. Ada proses yang harus dilalui agar tidak melanggar regulasi,” kata Rahmat Apiti kepada panjikendari.com, Senin, 24 Desember 2018.
Rahmat mengungkapkan, pemerintahan AMAN terus bekerja mewujudkan visi-misinya. Di bidang pendidikan misalnya, dalam program 100 hari, Gubernur Sultra Ali Mazi menaikkan insentif guru honorer dari Rp. 200.000 menjadi Rp. 1.000.000 per bulan.
“Ini konkret dan mendapat apresiasi dari para pendidik,” ujar Rahmat Apiti.
Sementera, terkait Gubernur Ali Mazi yang jarang memimpin apel pagi, kata Rahmat, juga perlu dijelaskan. Menurut dia, bukan berarti Gubernur Sultra Ali Mazi “malas” tapi gubernur biasanya lagi keluar daerah sehingga diwakilkan pada wagub atau sekda.
“Jangan menilai sepintas. Karena urusan gubernur bukan cuman apel pagi dan sore. Masih banyak hal-hal strategis menyangkut kepentingan rakyat yang harus dituntaskan,” tandas Rahmat.
Rahmat juga menyampaikan, terkait dengan reformasi birokrasi, hal itu menjadi agenda penting pemerintahan AMAN. Rahmat menegaskan, AMAN akan memperhatikan dan mengutamakan kompetensi dalam perekrutan pejabat nanti.
“Kita harus sabar karena untuk menyegarkan birokrasi sesuai regulasi 6 bulan setelah dilantik,” terangnya.
Menurut Rahmat, AMAN sangat serius dalam agenda reformasi birokrasi. Salah satu contoh konkritnya, dalam kasus hukum di Dikbud Sultra, AMAN tidak ingin mempertahankan birokrasi bermasalah yaitu dicopotnya kadis pendidikan.
“Ketika di Dikbud terjadi OTT, dalam hitungan hari kadisnya langsung dicopot,” kata Rahmat.
Mengenai statemen Ketua Presidium JaDi Sultra Hidayatullah secara umum, Rahmat Apiti menganggap bahwa itu sebagai kritik yang positif.
“Gubernur dan wakil gubernur tidak antikritik. Bahkan pengawasan publik bersifat positif positif dan sangat diharapkan. “Keberadaan oposisi juga bagus, asalkan oposisinya solutif apalagi paradigma pemerintahan saat ini open goverment. Jadi, partisipasi publik sangat diharapkan,” pungkas Rahmat.
Penulis: Jumaddin Arif
