PEMERINTAHAN

Evaluasi 100 Hari Pemerintahan AMAN, JaDi Sultra: Prioritas Pembangunan Masih Samar

Hidayatullah

panjikendari.com – Terhitung mulai tanggal 5 September 2018 sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana negara, atau terhitung 111 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) memimpin roda pemerintah dan pembangunan di Sultra.

Jaringan Demokrasi Indonesia
Sulawesi Tenggara (Jadi Sultra), menilai, menjelang akhir tahun 2018 yang juga memasuki 100 hari pemerintahan Ali Mazi sebagai Gubernur, belum ada perubahan yang mendasar.

“Prioritas pembangunan masih samar, serta tidak menonjol upaya reformasi birokrasi yang didambakan masyarakat Sultra.”

advertisement

“Diskusi warung kopi masih seputar soal-soal pribadi dan kebiasaan Gubernur Sultra Ali Mazi yang suka bangun kesiangan. Diskusi para pegawai dimana Gubernur jarang pimpin apel pagi bagi aparatnya,” ungkap Ketua Presidium JaDi Sultra, Hidayatullah, melalui siaran persnya yang diterima redaksi panjikendari.com, Senin, 24 Desember 2018.

Menurut Hidayatullah, tentunya ini tidak baik bagi Bapak Gubernur dan segera mengubah pola dan gaya hidup yang sehat. Kata dia, sebagai pemimpin rakyat dan birokrasi harus memberi contoh yang baik.

“Sebagai Pemimpin adalah terdepan dan panutan. Sosok, gaya, prilaku, dan pola hidup akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi masyarakat kita,” tulis Hidayatullah.

Mantan Ketua KPU Sultra ini menyampaikan, JaDi Sultra merupakan aktivis pro-demokrasi yang terdiri atas mantan Komisioner KPU Sultra yang masih sempat menyelenggarakan tahapan PILGUB Sultra 2018 sampai menjelang debat terakhir Paslon Gubernur yang digelar pada  6 Mei 2018.

“Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur bahwa komitmen tegas dan janji di atas panggung debat dalam sorot kamera TV, yang ditonton jutaan rakyat kita; bahwa ketika terpilih menjadi Gubernur Sultra nanti akan bisa melakukan reformasi birokrasi dan membangun pemerintahan yang baik bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta menata kedisiplinan, kejujuran dan integritas aparatur. Janji itu kami tagih di 100 hari pemerintahan ini. Belum terlambat masih cukup banyak kesempatan untuk menepatinya dalam kurun waktu sampai dengan September 2023.

Bagi Hidayatullah, evaluasi dan pengingat atas janji kampanye pada Pilgub lalu adalah sesuatu yang penting dan menjadi barang mahal bagi masyarat Sultra. Karena akan menjadi pijakan tatanan untuk mengubah segala bentuk budaya tata kelola pemerintahan yang 100 hari ini masih administratif, biasa-biasa saja, serba kaku dan belum ada perubahan. Kebijakan top down, pejabat yang gagah-gagahan dan terlalu banyak slogan serta baliho.

Gubernur juga, lanjut dia, perlu mengevaluasi Pejabat birokrasinya, baik pejabat eselon dua dan bahkan eselon tiga-pun banyak yang mental “model”. Didepan kantor-kantor dinas atau instansi serta iklan layanan terkesan hanya unjuk wajah pejabat-pejabat kita bersanding seolah berkompetisi dengan baliho para Caleg dan Capres untuk Pemilu 2019. Semua ingin menjadi politisi dan bagai model iklan yang akhirnya pesannya menjadi abstrak tanpa langkah nyata.

Oleh karena itu, JaDI menyampaikan pesan penting kepada Bapak Gubernur Sultra bahwa ada beberapa hal tentang reformasi birokrasi.

Pertama, tujuan reformasi birokrasi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meminimalisir KKN, dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Kedua, prasyarat reformasi birokrasi yaitu komitmen politik pimpinan, reform the reformers.

Ketiga, fokus reformasi birokrasi, reformasi SDM aparatur, reformasi bisnis proses pelayanan, reformasi struktur organisasi, reformasi peraturan daerah, reformasi pengawasan dan akuntabilitas dan reformas mindset, kultur dan mental model yang sebutkan diatas tadi.

Kedepan, kata Hidayatullah, tantangan terberat reformasi birokrasi adalah mengubah budaya kekuasaan dalam birokrasi.

“Problem terberat budaya adalah gaya hidup pejabat yang sudah terlanjur tinggi dengan gaji yang tidak cukup dengan gaya hidup, sehingga harus mencari tambahan dari birokrasi. Praktek suap, mark up dan fee proyek masih menjadi momok dengan kasus operasi tangkap tangan aparat hukum terhadap pejabat birokrasi belakangan ini,” terangnya.

Menurut dia, leverage perubahan yang penting adalah pengisian jabatan secara terbuka berbasis kompetensi, pengukuran kinerja, dan gaji sesuai kinerja.

Sultra ini, tambah dia, mendambakan sosok pemimpin yang displin tinggi, jujur, berintegritas dan bisa menjalankan agenda reformasi birokrasi.

“Sebagai generasi muda, kami inginkan Provinsi Sulawesi Tenggara bisa sejajar dengan Provinsi tetangga kita Sulawesi Selatan yang 5 (lima) langkah lebih cepat dan maju. Sultra harus menjadi lebih baik dan positif dimata nasional. Kemarin dan hari ini menjadi pelajaran penting dan berharga, mari dimulai dari sosok Gubernur sebagai pemimpin untuk terdepan sebagai sosok yang disiplin, jujur, dan berintegritas,   yang bisa melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi ini.”

Jika tidak ada kedisplinan, papar Dayat, kejujuran dan integritas maka semua agenda hanya akan jadi pepesan kosong belaka. Kedisplinan, Kejujuran dan integritas akan melahirkan konsistensi kepemimpinan yang sehat agar rakyat kita juga menjadi sehat dan sejahtera. Semoga.

“Ayo Bapak Gubernur Sultra, di tahun 2019 kita mulai dari hal terkecil. Gerakan Salat Subuh Berjamaah dan/atau program Jalan santai pagi yang sehat,” tulisnya.

“Sukses dan semoga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang kita banggakan, senantiasa diberi kesehatan, kekuatan dan bimbingan Allah SWT dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sultra sampai dengan tahun 2023 kedepan,” pungkas Dayat.

Penulis: Jumaddin Arif

Beri Komentar

Panji Kendari merupakan media online yang mengabarkan peristiwa terkini di jazirah Sulawesi Tenggara dengan mengedepankan potensi daerah, potensi wisata, dan kejadian-kejadian untuk para pembaca.

STATISTIK WEB

Facebook

To Top
error: Content is protected !!