panjikendari.com – Menyahuti tuntutan masyarakat, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan akan membekukan 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Konawe Kepulauan (Konkep).
Bahkan, Ali Mazi juga sudah menandatangani surat pemberhentian Kasatpol PP Sultra Eman Jaya karena dianggap lalai menjalankan tugasnya yang menyebabkan sejumlah personelnya bersikap brutal terhadap demonstran.
Bagi Direktur AMAN Center, La Ode Rahmat Apiti, pembekuan IUP dan pencopotan Kasatpol PP Sultra adalah langkah yang taktis. “Keputusan ini bagian dari aspirasi mahasiswa dan masyarakat Wawonii sehingga Gub mengaminkan aspirasi tersebut,” kata Rahmat, dalam siaran persnya, Selasa, 12 Maret 2019.
Menurutnya, tidak perlu lagi ada polemik terhadap keputusan Gubernur Sultra tersebut. Keputusan gubernur tidak akan memuaskan semua pihak.
Rahmat meyakini, pasti ada pihak-pihak yang kecewa. “Keputusan gubernur adalah langkah bijak untuk menghindari polemik jangka panjang. Kalau ada yang mempolemikkan keputusan gubernur, kita patut curigai motif nya,” katanya.
Rahmat menilai, kalau masih ada kelompok yang protes dengan putusan gubernur berarti ada dua kemungkinan motifnya; pertama menghendaki Wawonii hancur lingkungannya, dan kemungkinan protes-protes seperti ini ditunggangi para pemilik IUP. Kedua, ada pihak pihak yang mengharapkan terjadi kerusuhan sosial di sultra.
“Sebaiknya kita colling down. Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan humanis. Dalam waktu dekat pak gub akan mengundang mahasiswa dan masyarakat Wawonii untuk berdialog untuk merumuskan skema kebijakan jangka panjang terkait penyelamatan lingkungan di Wawonii,” tuturnya.
Rahmat menyampaikan, penyelamatan Wawonii harus dilakukan bila kita menghendaki wilayah tersebut bebas kehancuran lingkungan. (jie)
