panjikendari.com – Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran maladministrasi pada unit-unit layanan publik, Ombudsman Sulawesi Tenggara (Sultra) intens melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Setelah sidak di beberapa instansi di Kabupaten Muna, Ombudsman Sultra, Selasa 15 Januari 2019, kembali melakukan sidak di wilayah pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Lagi-lagi, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo bersama asisten Ombudsman Sultra Untung, memilih rumah sakit sebagai sasaran sidak. Rumah sakit dianggap perlu diberikan perhatian lebih karena menyangkut pelayan kesehatan masyarakat.
Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Konsel, Mastri Susilo memulai pantauannya di ruang IGD. Hanya satu pasien yang baru masuk melalui IGD.
Dari IGD, Mastri kemudian mengelilingi gedung rumah sakit, didampingi Kepala Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Konsel Aras Faisal. “Pak direktur sedang rapat,” kata Aras Faisal.
Kepada Mastri, Aras menjelaskan banyak hal berkaitan dengan manajemen dan kendala rumah sakit. Kendala paling utama yang sedang dihadapi adalah masalah listrik.
Menurut Aras, alokasi voltase listrik di RSUD Konsel saat ini hanya berkisar antara 145-180 volt. Sementara kebutuhan normal mencapai 220 volt.
“Disini masih terkendala listrik. Akibatnya, AC yang sudah terpasang di setiap ruangan perawatan tidak berfungsi. Kipas angin saja jalan tapi putarannya tidak normal,” kata Aras.
Menurutnya, kebutuhan listrik yang tidak memadai mengakibatkan banyaknya peralatan kesehatan yang rusak. Untungnya, pihak rumah sakit menyiapkan generator set (genset) untuk mendukung tindakan operasi pasien.
Kata Aras, pihaknya sudah berkoordinasi dengan UPTD PLN Konsel ataupun PLN Cabang Kendari terkait hal itu. “Alhamdulillah sudah dipasang satu gardu di depan rumah sakit, tapi begitulah, AC tetap tidak bisa jalan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Mastri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN agar diberikan perhatian khusus terkait kebutuhan listrik rumah sakit. “Ini penting karena sangat mempengaruhi sistem pelayanan rumah sakit,” kata Mastri.
Secara umum mengenai pelayanan di RSUD Konsel, Mastri melihatnya sudah baik. Hanya saja, kata dia, ada hal-hal yang perlu dibenahi. Salah satunya, pihak rumah sakit belum memasang informasi tentang alur layanan di setiap produk layanan.
“Misalnya di tempat pelayanan pengurusan surat keterangan sehat. Di situ harusnya dipasang informasi tentang pengurusan surat keterangan sehat. Biayanya berapa. Tadi saya tanya salah seorang CPNS baru lulus yang ngurus, katanya bayar Rp 200 ribu. Nah, itu mestinya diumumkan,” terang Mastri.
Kemudian, Mastri mengapresiasi pihak rumah sakit Konsel karena telah melakukan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM). Kata Mastri, itu wajib dilakukan setiap unit layanan publik termasuk rumah sakit untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
“Hasil survei IKM akan menjadi bahan koreksi dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dan semestinya harus diumumkan ke publik melalui media massa, supaya publik tau. Itu yang belum dilakukan pihak rumah sakit Konsel, belum mengumumkan hasil survei IKM-nya,” katanya.
Penulis: Jumaddin Arif
