panjikendari.com – Proyek National Support for Local Investment Climate/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED) diakui sangat membantu dalam mendukung proses pembangunan di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj Isma, menyampaikan, proyek NSLIC/NSELRED sangat sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang diwujudkan dalam agenda utama pembangunan daerah tahun 2013-2018.
Agenda utama pembangunan daerah Sultra tahun 2013-2018, terang Isma, meliputi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, dan revitalisasi pemerintahan daerah.
Agenda-agenda dimaksud, kata Isma, diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan produk unggulan, penyusunan regulasi, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Hal itu menurut dia sejalan dengan tujuan akhir dari proyek NSLIC/NSELRED yang berkontribusi bagi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat miskin.
Baca Juga: Lima Kabupaten/Kota di Sultra Jadi Pilot Project NSLIC/NSELRED
Apalagi, kata dia, proyek tersebut diharapkan dapat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam menangani hambatan-hambatan terkait peraturan atau perizinan dalam mendukung iklim usaha.
Kemudian, bisa mempromosikan kerja sama usaha di tingkat daerah maupun nasional.
“Selain itu juga dapat mendukung peran nasional dalam pengembangan ekonomi lokal dan regional, serta dapat membantu dalam peningkatan akses pelayanan pengembangan usaha bagi koperasi dan UMKM,” terang Isma saat membuka kegiatan monitoring perkembangan proyek NSLIC/NSELRED di Sultra yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Kendari, baru-baru ini.
Sekadar diketahui, proyek NSLIC/NSELRED merupakan program kerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC). Sultra dipercaya sebagai salah satu provinsi lokasi proyek untuk periode tahun 2016-2022.
Ada lima kabupaten/kota di Sultra yang terpilih menjadi pilot project NSLIC/NSELRED tersebut, yakni, Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi.
Isma yang saat ini masih menjabat sebagai Kepada DPKAD Sultra, menyampaikan, sesuai dengan informasi bahwa melalui proyek NSLIC/NSELRED telah dilakukan serangkaian kegiatan sejak tahun 2017.
Pada intinya, lanjut dia, proyek tersebut fokus pada penguatan sistem manajemen dan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah beserta mitra terkait, serta pelaksanaan beberapa kajian terkait regulasi maupun penguatan iklim investasi berbasis komoditas unggulan pada 5 kabupaten/kota di Sultra yang menjadi daerah pelaksanaan kegiatan proyek NSLIC/NSELRED.
“Harapan kami, kiranya dukungan pendanaan dari proyek ini dapat terus bersinergi dengan kebijakan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara,” harap Isma.
Pada kesempatan itu, Isma menginformasikan bahwa pada saat Musrenbang provinsi pada bulan April 2018, telah dilakukan penandatanganan MoU oleh 17 bupati/walikota di Sultra dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah.
Baca Juga: Soal Surat Pernyataan, DPP Permahi: Ada ‘Udang’ di Balik Bawaslu
Dengan demikian, sambung Isma, kegiatan kajian rantai nilai produk unggulan yang telah dilakukan NSLIC/NSELRED di 5 kabupaten/kota di Sultra sangat sejalan dengan apa yang telah direncanakan oleh Pemprov Sultra.
“Dan kami berharap hasil kajian tersebut dapat memberikan kontribusi bagi 5 kabupaten/kota dan menjadi contoh yang baik bagi 12 kabupaten lainnya yang ada di Sultra,” katanya.
Isma melanjutkan, sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan NSLIC/NSELRED, telah dibentuk tim koordinasi provinsi dan tim koordinasi kabupaten dalam bentuk multi stakeholder.
Bagi Pemprov Sultra, kehadiran proyek diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengatasi permasahan dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan komoditas potensial bagi kesejahteraan masyarakat, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan maupun pertambangan.
“Permasalahan dan tantangan yang masih kita hadapi hingga saat ini adalah infrastruktur, peningkatan nilai tambah, peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah,” ungkapnya. (jie)
