Kendari – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari menggelar aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, 27 Februari 2025.
Dalam aksi tersebut, GMNI Kendari menuntut DPRD Sultra untuk berkoordinasi dengan DPR RI guna mengkaji ulang kebijakan pemangkasan anggaran. Mereka menilai bahwa Sultra masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur, pendidikan yang layak, serta layanan kesehatan yang memadai.
Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD Sultra mendesak DPR RI untuk mengevaluasi kembali program Makanan Bergizi Gratis dengan melakukan pemetaan wilayah secara lebih cermat guna meminimalkan penggunaan anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran.
Kepala Bidang Agitasi GMNI Kendari, Aji Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya menolak program Makanan Bergizi Gratis jika anggarannya justru mengorbankan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kami meminta DPRD Sultra untuk menolak program makan siang gratis yang justru mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Sultra.
Menurutnya, Sultra masih membutuhkan perhatian lebih di sektor infrastruktur dan kesehatan, bukan sekadar program makan siang gratis yang dinilai tidak mendesak dibandingkan kebutuhan fundamental lainnya.
Menanggapi tuntutan GMNI, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Khalik, menyatakan bahwa isu yang disuarakan GMNI merupakan kepentingan bersama.
“Isu yang dibawa GMNI menyangkut kemaslahatan masyarakat. Kami setuju bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan hanya demi program makanan bergizi,” ujar Abdul Khalik.
Ia menambahkan bahwa kondisi Sultra tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa, terutama dalam hal infrastruktur. Menurutnya, pembangunan jalan dan fasilitas lainnya masih sangat dibutuhkan.
“Kalau pemangkasan anggaran dilakukan untuk perjalanan dinas anggota DPR, saya sangat sepakat. Tapi jangan sampai infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan yang terkena dampaknya,” katanya. (*)
Penulis: Wahyu
