panjikendari.com, Raha – Buruknya sistem pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna membuat Anggota DPRD Muna geram.
Pasalnya, rumah sakit pelat merah ini kerap kali mendapat sorotan masyarakat Muna. Tak hanya itu, masyarakat Muna selalu mengadu kepada anggota DPRD Muna tentang sistem pelayanan RSUD.
Salah satu keluhan masyarakat adalah sistem pelayanan pasien mulai dari persoalan pelayanan dokter, kebersihan rumah sakit hingga kondisi WC yang tidak berfungsi.
Atas aduan tersebut, anggota Komisi III DPRD Muna langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit. Sidak kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Muna Natsir Ido, bersama Ketua Komisi III Irwan dan anggota Komisi III.
Dalam sidak itu, mereka mengecek seluruh fasilitas dan langsung beraudiens dengan Dirut RSUD Muna dan seluruh jajarannya untuk menanyakan dan memastikan kondisi rumah sakit.
Anggota Komisi III DPRD Muna Awal Jaya Bolombo sangat prihatin melihat kondisi rumah sakit yang kelihatan kotor dan pelayanan pasien rumah sakit yang buruk.
“Kami melihat banyak masalah di rumah sakit. Terutama soal kebersihan dan WC. Hampir semua WC tidak berfungsi. Begitu juga kebersihannya. Bayangkan saja dari luar kelihatan megah, tapi ketika kita masuk di dalam kelihatan kotor,” ujarnya.
Selain itu Awal Jaya Bolombo menyoroti tentang pelayanan para dokter ahli yang menurutnya lebih memperhatikan membuka praktik di klinik ketimbang pelayanan di rumah sakit.
“Sesungguhnya jam kerja para dokter ahli itu jam berapa masuk. Kenapa mereka masuk jam 10 baru melayani pasien padahal mereka itu ASN dan jam kerja ASN itu masuk jam 8,” ujar Awal Jaya.
Menurut AJB, Pemda Muna telah mengalokasikan anggaran besar untuk insentif para dokter ahli. Seharusnya insentif yang besar itu seimbang dengan pelayanan mereka terhadap pasien.
“Kami DPRD sudah setujui insentif para dokter ahli itu Rp 30 juta per bulan. Insentif ini sangat besar, seharusnya pelayanan mereka harus maksimal jangan lagi ada keluhan di masyarakat. Kalau masih tetap ada keluhan maka kami akan tinjau kembali Insentif dokter ahli. Buat apa kita kasih insentif besar sementara mereka tidak maksimal melayani masyarakat,” tegas AJB.
Ketua Komisi III DPRD Muna, Irwan juga menekankan kepada Dirut RSUD Muna agar lebih memaksimalkan pelayanan terhadap pasien. Sebab Irwan juga banyak menerima keluhan yang sama tentang buruknya pelayanan.
“Dari segi pelayanan cukup mencederai kita. Wibawa pemerintah harus dijaga, olehnya itu kami harapkan dirut bisa membenahi sistem pleyananan di rumah sakit,” pintanya.
Irwan juga menekankan kepada Dirut RSUD Muna agar pengelolaan Rumah Sakit bisa dimaksimalkan. Harapanya, Rumah Sakit Muna bisa menjadi pusat rujukan minimal tiga kabupaten yaitu, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Utara.
“Harapan kami, Rumah Sakit ini bisa menjadi pusat rujukan di tiga kabupaten di wilayah kepulauan. Olehnya kami minta ketegasan dirut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di rumah sakit,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Muna, Dirut RSUD Muna, dr. Marlin mengakui bahwa semenjak dirinya dilantik sebagai Dirut, kondisi RSUD Muna sudah mendapatkan banyak masalah, terutama terkait fasilitas
“Memang kami akui sejak pertama kami masuk tahun 2017 lalu, banyak fasilitas kita bermasalah terutama soal WC. Kami juga sudah berupaya mendatangkan tenaga ahli tapi belum bisa teratasi. Kemudian soal kebersihan, kami sudah punya anggaran tahun ini Rp 750 juta. Anggran ini akan dipihakketigakan,” katanya.
dr. Marlin berjanji akan membenahi segala permasalahan yang terjadi di rumah sakit, baik sistem pelayanan, kebersihan maupun fasilitas – fasilitas yang bermasalah. Olehnya itu, dirinya meminta dukungan DPRD Muna terutama dukungan anggaran.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna Natsir Ido, berjanji di hadapan seluruh manajemen rumah sakit akan mengawal anggaran rumah sakit saat pembahasan anggaran di DPRD nanti.
“Tidak ada anggaran yang dibahas sebelum anggaran rumah sakit dibahas lebih dulu, itu komitmen saya sebagai Wakil ketua DPRD Muna,” pungkasnya.(adi/jie)
