Panjikendari.com, Raha – Aroma dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh oknum-oknum tertentu dalam momentum Pilkada Muna 2020 tercium di tengah masyarakat.
Warga penerima bantuan sosial, seperti, BLT, PKH, bedah rumah, dan bantuan sosial lainnya merasa terintimidasi oleh perangkat-perangkat kekuasaan di tingkat bawah. Kabarnya, masyarakat penerima bantuan diancam akan dihilangkan namanya dari daftar penerima jika tidak memilih calon tertentu.
“Saya ingatkan kepada kelompok sebelah, khususnya Plt kepala desa, lurah, dan camat, jangan mengintimidasi masyarakat dengan bansos PKH, BLT, bedah rumah, dan semacamnya. Bantuan itu adalah hak masyarakat. Biarkanlah mereka memilih dengan hati nurani mereka masing-masing, jangan takut-takuti mereka dengan bantuan itu,” kata Rajiun di hadapan ratusan masyarakat Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Senin, 26 Oktober 2020.
Rajiun menyampaikan kepada masyarakat agar jangan takut dengan ancaman seperti itu. Menurutnya, bantuan sosial merupakan program pemerintah pusat yang memang tujuannya diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kriteria membutuhkan bantun.
Rajiun mengatakan, jika dirinya bersama pasangannya H La Pili terpilih pada Pilkada Muna 2020 nanti maka pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan audit terhadap para Plt kepala desa dan lurah atas penggunaan anggaran di desa dan kelurahan.
Sementara itu, H La Pili, menyampaikan, program BLT, bedah rumah, dan bantuan sosial lainnya adalah program pemerintah pusat. “Jadi siapapun akan terpilih pada 9 Desember mendatang program tersebut akan tetap berjalan,” katanya.
Menurutnya, bantuan sosial adalah hak rakyat yang bersumber dari uang rakyat yang dikembalikan ke rakyat melalui bantuan sosial. Ia pun mengajak kepada warga untuk melaporkan jika ada oknum pejabat yang datang mengancam. “Laporkan saja kalau ada begitu-begitu, apalagi kalau ada bukti kuat. Jangan takut,” ujar La Pili.
Mantan anggota DPRD Sultra itu menyampaikan, banyak warga yang mengeluh karena diancam namanya akan dihapus dari daftar penerima bantuan jika tidak memilih calon petahana.
“Tapi kita selalu sampaikan, jangan takut, karena itu bantuan pusat. Siapa pun yang terpilih nanti, bansos tetap jalan. Bahkan, kalau pasangan RAPI terpilih jadi bupati dan wakil bupati Muna, kita akan programkan lagi PKH plus, kita akan subsidi lagi melalui APBD,” kata la Pili disambut tepuk tangan warga yang hadir.
Politisasi bansos di Pilkada Muna bukan sekadar isu belaka. Masyarakat penerima manfaat mengaku ditekan-tekan oleh oknum-oknum tertentu. Salah seorang warga penerima manfaat dari PKH yang minta identitasnya dirahasikan mengaku jika dirinya ditakut-takuti tidak akan menerima lagi bantuan PKH jika tidak memilih calon bupati tertentu.
Ia bersama teman-temannya penerima PKH sempat takut dan khawatir juga dengan ancaman itu. Namun demikian, mereka meyakini bahwa siapa pun yang terpilih menjadi bupati Muna nanti, bantuan pemerintah melalui PKH akan tetap berjalan. (has)
