panjikendari.com – Wakil Ketua DPRD Kota Kendari La Ode Muhammad Inarto mendorong pemerintah kelurahan untuk menyiapkan database perencanaan pembangunan.
Menurut dia, database perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan sangat dibutuhkan untuk memetakan apa yang menjadi keinginan masyarakat di setiap kelurahan.
“Melalui Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tadi, saya mendorong pemerintah kelurahan untuk membuat database yang akan dijadikan landasan bagi pemerintah kota dalam membangun,” kata Inarto usai menghadiri Musrenbang kecamatan di Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Senin, 10 Februari 2020.
Inarto menuturkan, dalam Musrenbang yang diikuti, terungkap bahwa banyak program yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang selama ini namun tidak terakomodasi dalam rencana pembangunan tingkat kota.
“Mungkin terakomodir tapi hanya sebagian kecil. Memang tidak bisa dipaksakan untuk direalisasikan sekaligus karena kondisi keuangan daerah. Tapi paling tidak ada landasan bagi pemerintah kota dalam menyusun program pembangunan untuk setiap kelurahan. Yaa, itu tadi, perlu database,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini menduga, selama ini tidak tersedia data tentang persoalan-persoalan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan, sehingga wajar saja masyarakat mengusulkan masalah yang sama dalam setiap Musrenbang kelurahan.
Sejatinya, kata dia, jika pemerintah kelurahan menyiapkan database maka pemerintah tinggal melihat saja program mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum. Tentu berdasarkan skala prioritas.
“Misalnya, jika di sebuah kelurahan membutuhkan pengaspalan jalan lingkungan, drainase, rumah kumuh, maka Pemkot dan DPRD dalam setiap pembahasan anggaran akan melihat mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum,” terang Inarto, di ruang kerjanya.
Inarto menambahkan, dengan adanya database di tingkat kelurahan, pihak pemerintah kota juga dapat memilah program mana yang akan ditangani melalui APBD kota, APBD provinsi, ataupun APBN.
“Supaya jelas dan tidak tumpang tindih. Disamping itu, kita juga bisa mengevaluasi kualitas program yang sudah dilaksanakan. Misalnya ada pekerjaan drainase, tapi baru beberapa bulan dikerja sudah rusak, ini nanti dievaluasi, kontraktor siapa yang kerja, akan menjadi catatan,” ucapnya.
Olehnya itu, putra anggota DPR RI Ridwan Bae ini meminta kepada pemerintah kelurahan untuk menyiapkan database program atau persoalan yang terjadi di kelurahan sebagai landasan bagi pemerintah Kota Kendari dalam merumuskan perencanaan pembangunan.
“Bisa saja database ini akan digunakan untuk lima sampai 10 tahun kedepan, dan selalu di-update setiap tahun,” tutupnya. (jie)
