panjikendari.com – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Forum Aktivis Pergerakan Mahasiswa (FAPM) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, 7 Januari 2020, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam aksi yang dikoordinir oleh Naga Sultra ini, FAPM mengungkap beberapa persoalan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Muna, salah satunya adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dana desa yang dilakukan Pemda Muna kepada para Plt Kepala Desa.
“Berdasarkan laporan yang kami peroleh, setiap pelaksana Kades diwajibkan menyetor Rp 20 juta. Pungutan ini diduga melibatkan oknum di pemerintah Kabupaten Muna,” ungkap Naga Sultra.
Selain itu, FAPM Sultra juga menyayangkan adanya indikasi intervensi Sekda Muna bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan oknum tenaga ahli teknik dalam pengelolaan dana desa.
Menurut FAPM Sultra, intervensi dilakukan dengan menitip program tertentu sesuai keinginan. Naga Sultra mencontohkan, ada program pengadaan lampu jalan yang dipaksakan, dan penyedianya diarahkan kepada satu pihak yang sama.
Atas persoalan itu, FAPM Sultra meminta kepada pihak Dinas PMD Sultra untuk mengambil sikap dengan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam konspirasi pemanfaatan dana desa untuk kepentingan tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Sultra, Tasman Taewa, berjanji akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi laporan FAPM Sultra.
“Saya sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah memberikan informasi ini. Dan tentu ini akan menjadi perhatian serius kami,” kata Tasman.
Tasman menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada oknum-oknum tenaga ahli yang terbukti melanggar tugas dan kewenangan mereka.
“Kalau soal dugaan keterlibatan Sekda, itu bukan kewenangan kami. Tapi kalau ada pendamping atau tenaga ahli yang macam-macam, kita tindaki. Yang penting ada bukti,” tegasnya.
Karena apa yang dilaporkan FAPM Sultra masih sebatas informasi, namun paling tidak kata Tasman, hal itu akan menjadi informasi awal bagi pihaknya untuk turun mencari data-data akurat di lapangan.
“Kalau ada bukti, ini cepat kita tindaki. Mengenai adanya dugaan Pungli, nanti kita rekomendasikan kepada yang berwajib kalau memang ada bukti-buktinya,” katanya.
Oleh karena itu, Tasman mengaku akan membentuk tim untuk mengungkap persoalan tersebut. Dia juga mengajak FAPM Sultra untuk membantu memberikan data valid berkaitan dengan apa yang dilaporkan. (jie)
