DPM FKIP UHO Sayangkan Pemberlakuan Sertifikat Vaksin kepada Mahasiswa

- Penulis

Senin, 30 Agustus 2021 - 23:37 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wahyu Pratama.

i

Wahyu Pratama.

Panjikendari.com – Wacana menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat akses pelayanan perkualiahan di Universitas Halu Oleo mengundang tanggapan dari beberapa pengurus lembaga kampus, salah satunya datang dari Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKIP-UHO, Wahyu Pratama.

Dalam rilisnya yang diterima redaksi panjikendari.com, Wahyu menyampaikan, pemberlakuan sertifikat vaksin sebaiknya tidak direalisasikan saat ini, tetapi dilakukan secara bertahap karena harus diakui bahwa pengetahuan seluruh civitas akademika terhadap vaksin ini juga sangat beragam.

“Saya memiliki pandangan bahwa tidak semua civitas akademika khususnya mahasiswa setuju dengan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat perkualihan tatap muka.

Menurutnya, proses edukasi untuk menyamakan persepsi di kalangan civitas akademika menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan saat ini, guna mendorong pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan tujuan perkualihan juga bisa tercapai.

“Saya selaku mahasiswa FKIP dan juga kebetulan sekarang menjabat sebagai Ketua DPM sangat menyayangkan jika vaksin dijadikan sebagai syarat administrasi di Fakultas ini,” kata Wahyu.

Ia mengatakan, Vaksin itu penting untuk penanganan Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia tak terkecuali Kota Kendari, akan tetapi mempercepat laju vaksinasi dengan menjadikannya sebagai syarat administrasi di kampus itu adalah hal yang salah.

“Peran pemerintah dan kampus adalah mensosialisasikan vaksin sangat penting, tapi bukan lewat persyaratan macam-macam.”

“Kita mendukung pelaksanaan vaksinasi di kalangan civitas akademika khususnya mahasiswa tetapi jangan menjadi persyaratan, kalau seperti itu kesan yang ditangkap ada unsur pemaksaan,” tuding Wahyu.

Ia menambahkan, persoalan lain adalah soal pengadaan vaksin itu sendiri. Terdapat sejumlah persoalan dalam pengadaan vaksin, yakni distribusi yang belum merata, akses kepada fasilitas vaksin, hambatan psikologis civitas akademika juga harus menjadi pertimbangan karena itu bisa membawa masalah ikutan di kemudian hari. (rls)

Facebook Comments
Baca Juga  BB Sultra Peringati HBII: Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel panjikendari.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BMKG: 22 Gempa di Sultra dalam Sepekan, Terbanyak di Koltim dan Konut
Peletakan Batu Pertama GOR UM Kendari, Sultra Perkuat Infrastruktur Pendidikan Tinggi
Kepala BB Sultra Sapa Siswa SMAN 2 Kendari Bawa Pesan Mendikdasmen
Basarnas Kendari Turunkan Tim SAR Cari Dua Mahasiswa UHO yang Tersesat di Hutan Konawe
MI Al-Istiqomah Kendari Terapkan Cara Unik PPDB, Jaring Siswa Lewat Lomba Edukatif Anak Usia Dini
Belajar dari Malang, PDAM Kendari Percepat Digitalisasi dan Reformasi Tata Kelola Layanan Air
MI Al-Istiqomah Kendari Raih Akreditasi A, Perkuat Pendidikan Islam Berbasis Karakter dan Digital
Basarnas Kendari Kirim Tim Bantu Pencarian Pesawat Hilang di Maros–Pangkep

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 11:19 WITA

BMKG: 22 Gempa di Sultra dalam Sepekan, Terbanyak di Koltim dan Konut

Rabu, 1 April 2026 - 20:50 WITA

Peletakan Batu Pertama GOR UM Kendari, Sultra Perkuat Infrastruktur Pendidikan Tinggi

Rabu, 28 Januari 2026 - 09:00 WITA

Basarnas Kendari Turunkan Tim SAR Cari Dua Mahasiswa UHO yang Tersesat di Hutan Konawe

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:34 WITA

MI Al-Istiqomah Kendari Terapkan Cara Unik PPDB, Jaring Siswa Lewat Lomba Edukatif Anak Usia Dini

Selasa, 27 Januari 2026 - 20:32 WITA

Belajar dari Malang, PDAM Kendari Percepat Digitalisasi dan Reformasi Tata Kelola Layanan Air

Berita Terbaru