panjikendari.com – Setelah di Bandara Haluoleo Kendari dan Terminal Puuwatu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Nusantara Kendari, Rabu, 29 Mei 2019.
Lagi-lagi, sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan pihak pelabuhan dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang selama arus mudik lebaran. Dalam sidak kali ini, Kepala Ombudsman Sultra Mastri Susilo didampingi Asisten Ombudsman Sultra Irman dan beberapa stafnya.
Kepada pihak Syahbandar dan Polsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP), Mastri menekankan pentingnya keselamatan penumpang.
“Stamina awak kapal harus tetap terjaga, hindari minuman beralkohol saat bertugas,” pesan Mastri kepada Kepala Syahbandar saat mengecek ruang kemudi kapal.
Selain itu, Mastri berharap agar pihak Syahbandar dapat mengantisipasi atau mencegah adanya kemungkinan kapal diberangkatkan dalam kondisi yang melebihi kapasitas.
Sebab, jika hal itu terjadi akan dapat membahayakan keselamatan penumpang selama pelayaran. Apalagi kondisi gelombang laut saat ini tergolong tinggi.
Berkaitan dengan itu, Kapolsek KPPP Kendari, AKP Reda Irfanda, mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Pada intinya, kata Reda, tidak ada kapal yang melebihi kapasitas.
“Kita sudah koordinasi, kita sudah panggil agen-agen kapal bahwa untuk mudik tahun ini setiap agen kapal harus mengirimkan kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang,” katanya.
Namun demikian, lanjut dia, jika kondisi tidak memungkinkan, kapal-kapal milik pemerintah siap digunakan untuk mengangakut penumpang. “Jadi tidak ada alasan bagi kapal untuk berangkat melebihi kapasitas karena sudah ada kapal cadangan dari agen kapal dan ada pemerintah yang siap membantu,” terang Reda.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menyiapkan posko terpadu di beberapa tempat tertentu yang ramai aktivitas mudik, salah satunya di Pelabuhan Kendari.
Banyak pihak dilibatkan dalam posko terpadu pengamanan lebaran, anatara lain, tim Basarnas, TNI, Polri, Tim Kesehatan Pelabuhan, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak terkait lainnya. (jie)
