Sulawesi Tenggara – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengingatkan seluruh ASN dan masyarakat untuk waspada terhadap akun palsu yang mencatut nama gubernur dan pejabat di media sosial. Penyalahgunaan teknologi informasi ini dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merugikan pemerintahan.
Menurut Sekda Sultra, kecanggihan teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), memungkinkan seseorang membuat akun palsu yang tampak asli. Hal ini dapat memicu kebingungan dan bahkan penyalahgunaan dalam komunikasi yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.
“Kecanggihan teknologi informasi saat ini, terutama dengan hadirnya AI, bisa membuat yang palsu tampak seperti asli. Misalnya, wajah seseorang bisa direkayasa hingga tampak berbicara seperti aslinya. Apalagi sekadar akun media sosial yang mencatut nama dan foto pejabat,” jelas Sekda Sultra.
Sekda Sultra menegaskan bahwa akun palsu yang mencatut nama gubernur atau pejabat lainnya bisa berbahaya jika digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti menyebarkan informasi palsu atau menipu masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya begitu saja dengan akun yang mengatasnamakan pejabat pemerintahan.
Selain itu, ia mengimbau agar masyarakat segera melaporkan jika menemukan akun mencurigakan yang mengklaim sebagai pejabat atau perwakilan pemerintah.
“Kita harus lebih selektif dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya begitu saja dengan akun media sosial yang mengaku sebagai pejabat tanpa verifikasi yang jelas,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Sekda Sultra mengapresiasi masyarakat dan berbagai pihak di luar birokrasi yang selama ini telah mendukung kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI Purn Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir. Hugua M. Ling. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin untuk menjaga stabilitas administrasi dan pelayanan publik.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung dan mengawal kinerja ASN agar birokrasi tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.
Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, kesadaran akan bahaya akun palsu yang mencatut nama pejabat menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi dan hanya merujuk pada sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu berita di media sosial. (*)
