Panjikendari.com – Laode Ida, tokoh masyarakat Sultra di Jakarta berharap pemerintah daerah di level provinsi dan kabupaten kota dapat mengambil langkah cepat dan serius dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.
“Saya terus memonitor perkembangan di Sultra kaitannya dalam upaya pencegahan Covid-19. Misalnya gerakan cepat Wali Kota Kendari dimana sejak awal bertindak dan merumuskan sistem cegah atau antisipasi Covid-19 ini, bahkan sudah bentuk gugus tugas sampai tingkat RT/RW. Bupati Konawe Utara juga paling aktif bergerak di lapangan. Contoh-contoh baik seperti ini bisa diduplikasi oleh daerah lain,” ungkap Laode Ida melalui siaran persnya yang diterima Panjikendari.com, Minggu, 28 Maret 2020.
Namun tampaknya, lanjut dia, di kabupaten/kota lainnya, termasuk untuk tingkat provinsi belum sesemarak seperti di Kota Kendari. “Atau mungkin terlewat dari pantauan saya. Entahlah!,” ujarnya.
Laode Ida sangat berharap, pemerintah daerah bisa fokus menghadapi penyebaran Covid-19, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang merupakan daerah asalnya.
“Yang saya bayangkan, harusnya daerah lain atau Pemprov Sultra bisa segera bertindak untuk tangani dan atau cegah Covid-19. Tak boleh lengah, apalagi menyepelekannya. Karena wabah ini sangat serius ancam jiwa manusia. Kalau sudah telanjur mewabah secara luas di masyarakat, pemerintahlah akan rasakan kian sulit menanganinya,” tekannya.
Laode Ida yang saat ini merupakan Komisioner Ombudsman RI, menyampaikan, pemerintah sebagai representasi administrator negara memiliki kewajiban azasi untuk melindungi warganya agar tak kehilangan akibat wabah penyakit seperti Covid-19 ini. “Dan di Sultra sebenarnya bisa melakukan itu,” tambahnya.
Kendati demikian, kata Laode Ida, harus ada komando terstruktur dari otoritas setempat. Yakni gubernur di level provinsi dan bupati/wali kota di level kabupaten/kota.
“Jakarta dan Papua, sudah beri contoh konkret untuk itu. Gubernur sangat aktif atau menjadi pemegang komando langsung untuk atasi Covid-19 ini. Gubernur Anies juga secara tegas dan taktis mengkampanyekan agar dilakukan lockdown, kendati terus saja ada hambatan politis dari pemerintah pusat,” kata Laode Ida.
Laode Ida menyampaikan, Gubernur Papua Lucas Enembe malah sudah berlakukan lockdown di Papua sejak 25 Maret lalu.
Pimpinan provinsi di ujung timur Indonesia itu, kata dia, tak peduli dengan ketaksetujuan pihak pemerintah pusat atas kebijakannya itu.
Saat ini Papua jadi daerah tertutup untuk masuk dan keluarga orang. Seluruh bandar udara dan pelabuhan diinformasikan ‘ditutup’.
“Lalu bagaimana di Sultra? Mudah-mudahan para pemimpinnya segera mengambil posisi sebagai komandan penanganan dan atau pencegahan Covid-19,” harap Laode.
Langkah yang bisa dilakukan, menurut Laode, antara lain: Pertama, gubernur harus pimpin atau bentuk Satgassus di tingkat provinsi yang bekerja super cepat dalam mendata, memetakan, menganalisis, sampai pada tindakan nyata mengatasi dan sosialisasi pencegahan virus Corona;
Kedua, memastikan setiap kabupaten/kota melakukan hal yang sama dengan provinsi dan atau sekaligus mencontoh pemkab Konut dan Pemkot Kendari.
“Tentu perlu disesuaikan dengan kondisi lokal tiap daerah yang karakter sosial, demografi, dan geografis berbeda satu sama lain,” sarannya.
Ketiga, memastikan dilakukannya sterilisasi sumber-sumber orang sebagai pembawa virus. Jika mungkin bisa juga menerapkan kebijakan yang sama seperti yang dilakukan oleh gubernur Papua.
“Saya kira ada banyak terminologi lokal yang bisa pakai, misal; shutdown, isolasi, karantina, jaga kampung, atau lockdown seperti Papua. Aspirasi lockdown ini menguat di banyak daerah tidak bisa dihindari,” katanya.
Keempat, jika gubernur menganggap perlu, maka juga bisa libatkan figur-figur potensial yang masih enerjik untuk mengambil komando pencegahan atau penangan Covid-19.
“Figur-figur seperti Muh Endang, (Wakil Ketua DPRD Sultra), Hidayatullah (mantan Ketua KPU Sultra), dan Amril Sabara (Ketua Pekat Sultra), dianggap bisa jadi sebagai figur penggerak. Tentu dengan atas persetujuan Gubernur Ali Mazi,” sebut Laode.
Kelima, sumber anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, bisa diambil anggaran proyek-proyek fisik yang kemanfaatan dianggap tidak terlalu mendesak. (rls)
