Oleh: Jaelani, M.Si
(Pengurus DPW PKB Sulawesi Tenggara)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabiul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama.
Seiring perkembangan demokrasi di Indonesia–Partai ini tumbuh dan terus berbenah ditengah situasi politik yang mengalami pasang surut. Partai ini pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004 mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum Nahdlatul Ulama ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari tahun 1999 sampai pertengahan 2001. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR RI. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 27 kursi (4,82%) di DPR RI hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 5.146.122 suara (4,9%). Ini berarti penurunan besar (50% kursi) dari hasil perolehan pada tahun 2004. Kemudian, pada Pemilu 2014, suara partai meningkat dua kali lipat menjadi 9,04% (11.298.957) dengan mendapatkan 47 kursi di DPR-RI.
Sementara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai momentum pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, PKB mampu menorehkan prestasi politik yang sangat luar biasa karena berhasil meraih 13.570.097 (9,69%) suara dan 58 kursi DPR RI melampaui perolehan suara dan kursi PKB dalam Pemilu 1999. Ini adalah capaian tertinggi PKB sejak keikutsertaannya dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014.
Menjadi pemenang ke-4 dalam Pemilu serentak 2019 adalah buah dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas dari seluruh kader partai, pengurus dan caleg serta semua elemen partai yang diayomi oleh kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB ; Dr (HC) H. A. Muhaimin Iskandar. Kesuksesan inipun menjadi penanda bahwa visi politik rahmatan lil alamin menemukan momentumnya, sekaligus menjadi jalan tengah dari menguatnya politik identitas yang bernuansa SARA pada Pemilu serentak 2019.
Peneguhan perjuangan politik ini meniscayakan dirumuskannya kembali platform politik yang sesuai dengan mandat perjuangan PKB, tuntutan perubahan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu, platform politik PKB di tahun-tahun mendatang harus semakin bersifat ideologis dan strategis, namun tetap terukur dan mampu menjawab tantangan zaman serta terdepan dalam mengatasi seluruh persoalan dan tantangan bangsa Indonesia.
Karena tantangan dan problematika kebangsaan yang harus dihadapi dimasa datang adalah dampak psikologis yang ditinggalkan pasca pemilu. Olehnya itu PKB harus mampu memposisikan diri dalam dinamika politik Nasional dan lokal
Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019
Apabila kita merefleksikan Pemilu serentak 17 April 2019 yang lalu, ini adalah mekanisme pemilu yang mengintegrasikan dalam satu waktu antara Pemilihan presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Tentu memiliki dampak positif maupun negative. Positifnya adalah tingkat partisipasi politik yang mengalami peningkatan signifikanini sekaligus menjadi penanda bahwa demokrasi bangsa kita mengalami kemajuan.
Namun dampak negatif lain yang masih tersisa adalah polarisasi masyarakat sebagai akibat dari beda pilihan politik terutama pada pemilihan presiden. Aktualisasi dari saling serang kelompok masyarakat ini dengan saling Bully di media social dengan Hoax. Apabila ini dibiarkan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Olehnya itu Rekonsiliasi adalah hal yang wajib Hukumnya, apalagi kita telah memiliki Presiden Terpilih Joko Widodo – Maruf Amin yang memiliki legitimasi kuat. Sudah saatnyalah kita semua sebagai komponen bangsa bahu-membahu mendorong persatuan Indonesia, melupakan segala perbedaan yang ditimbulkan oleh memontum politik PKB sebagai partai dengan ahlusunnah waljamaah sebagai jalan tengah mampu menjadi jembatan untuk merajut persatuan dari semua kelompok, dan saatnyalah kita berbenah untuk Indonesia Maju
Transformasi Demokrasi Lokal
Momentum politik paling dekat pasca Pemilu 2019 adalah Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Apabila kita merefleksi pilkada yang pernah terlaksanakita melihat rentetan sengketa yang tersaji pada pilkada, peristiwa kekekrasan yang di balut dengan politik Identitas terus mengiringi dinamika politik lokal. Apakah ini menjadi tanda kedepan politik local akan menghadapi guncangan?
Tentu yang mampu menjawab adalah kita- karena kedepan kita harus mempu menghidupkan partsipasi masyakat dalam pilkada, melahirkan agen-agen pembaharu dalam rotasi kepemimpinan di daerah dan yang paling penting adalah manjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap dinamika politik lokal.
Pada titik ini PKB sangat menyadari bahwa ditengah tumbuh suburnya money politic yang memicu lahirnya praktek korupsi kepala daerah serta fragmentasi sosial yang memicu konflik horizontal, PKB tetap memposisikan diri sebagai partai dengan visi Politik Rahmatan Lilalamin sebagai platform perjuangan politik PKB berlandaskan ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang universal untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
PKB berharap dimasa datang akan tetap lahir pemimpin-pemimpin lokal yang benar-benar berakar dari rakyat dan mampu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Persatuan Indonesia. (**)
