Buton, 10 Maret 2025 – Rapat koordinasi perdana yang dipimpin Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH, didampingi Wakil Bupati Syarifudin Saafa, ST, berlangsung cukup dinamis. Tak sekadar seremonial, rapat ini langsung menyentuh inti persoalan yang dihadapi daerah, mulai dari carut-marut layanan BPJS Kesehatan, kebersihan kota, hingga rencana penataan ulang kawasan strategis di Pasarwajo.
Sejak awal, Bupati Alvin menekankan bahwa rapat ini bukan sekadar ajang laporan rutin, melainkan ruang mencari solusi konkret. Satu per satu kepala OPD diminta menyampaikan langsung kendala yang mereka hadapi di lapangan. Beberapa masalah yang mencuat di antaranya adalah masih banyaknya warga yang kesulitan mengakses layanan BPJS, kurangnya pengelolaan sampah di kawasan pasar, serta kondisi lapak-lapak Kali Biru yang dianggap semrawut.
“Jangan hanya datang lapor masalah, saya ingin dengar solusi! Apa langkah nyata yang bisa kita lakukan dalam satu-dua bulan ke depan?” ujar Bupati Alvin dengan tegas.
Menanggapi masalah BPJS, ia meminta Dinas Kesehatan segera melakukan pendataan ulang warga yang belum terdaftar dan mempercepat koordinasi dengan pihak BPJS.
“Jangan sampai ada warga yang sakit tapi ditolak rumah sakit hanya karena masalah administratif. Saya ingin ini tuntas!” tegasnya.
Soal kebersihan, Bupati Alvin bahkan menyampaikan kritik langsung terhadap pengelolaan sampah di ibu kota kabupaten.
“Saya masih lihat banyak titik sampah yang tidak terangkut dengan baik. Jangan sampai Pasarwajo jadi kota kotor!” katanya. Ia pun meminta Dinas Lingkungan Hidup menyusun skema pengelolaan sampah yang lebih efisien.
Tak hanya itu, rencana besar untuk menata ulang Pasarwajo juga menjadi pembahasan utama. Kawasan lapak Kali Biru, yang saat ini dianggap tidak tertata dengan baik, akan segera direvitalisasi agar lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli.
Wakil Bupati Syarifudin Saafa menambahkan bahwa setiap OPD harus lebih siap dengan data yang akurat dalam setiap rapat, agar keputusan bisa diambil secara cepat dan tepat.
Rapat ini ditutup dengan instruksi Bupati agar dalam satu bulan ke depan, seluruh OPD melaporkan progres kerja mereka secara berkala. Ia menegaskan bahwa koordinasi bukan hanya soal pertemuan formal, tetapi tentang bagaimana kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita di sini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk menyelesaikan masalah. Saya ingin lihat hasilnya, bukan sekadar rencana di atas kertas!” pungkasnya. (*)
