Bombana, panjikendari.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menata langkah pembangunan tahun 2026 lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis 17 April 2025. Acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan dihadiri lebih dari 150 peserta lintas sektor.
Dengan mengusung tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas”, Musrenbang kali ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
“Tahun 2026 akan menjadi titik tolak penting. Kita ingin mengakselerasi ekonomi lokal melalui pendekatan agrominapolitan yang tidak hanya bicara soal produksi pertanian dan perikanan, tapi juga pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal,” ujar Yani.
Ia mengajak seluruh stakeholder, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga tokoh masyarakat, untuk terlibat aktif menyusun program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin kemandirian ekonomi Bombana terbentuk dari bawah, dengan memperkuat ketahanan pangan dan nilai tambah produk lokal,” tambahnya.
Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama:
1. Pertumbuhan ekonomi inklusif
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
3. Infrastruktur dan tata kota berkelanjutan
4. Penguatan budaya dan ekologi
5. Reformasi birokrasi yang efisien dan transparan
Ia juga menyebutkan bahwa hingga saat ini, tercatat sebanyak 2.430 usulan program telah masuk ke sistem SIPD-RI. Dari jumlah itu, 615 berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, dan 1.815 dari hasil Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.
Musrenbang ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota DPRD, Forkopimda, OPD, camat, lurah, kepala desa, hingga perwakilan akademisi, tokoh adat, tokoh perempuan, dan organisasi kepemudaan.
Selain paparan resmi, acara juga diisi dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali masukan dari peserta. Forum ini menjadi wadah penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi, Musrenbang RKPD 2026 diharapkan mampu menghasilkan program strategis yang menjawab tantangan pembangunan Bombana ke depan — menuju masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. (*)
Editor: Jumaddin
