Panjikendari.com, Raha – Anggota DPRD Kabupaten Muna, Awal Jaya Bolombo, meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) melalui APBD Muna.
Permintaan itu disampaikan berkaitan dengan masih banyaknya warga masyarakat di Bumi Sowite itu yang belum mendapatkan BLT dari pusat.
AJB mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, masih banyak masyarakat belum mendapatkan bantuan, terutama masyarakat miskin yang betul-betul layak mendapatkan bantuan Bansos.
Oleh sebab itu dirinya minta kepada Pemda Muna untuk mengalokasikan Dana bantuan langsung tunai (BLT) melalui APBD kepada masyarakat yang tidak mendapat BLT dari pusat maupun bantuan sembako.
“Kami harapkan ada juga BLT kepada masyarakat yang sumbernya dari APBD. Karena Aturan membolehkan itu. Contoh di Banggai ada 80 lebih KK yang tidak dapat bantuan. Ini bisa diintervensi melalui APBD,” ujar AJB.
Dalam sepekan ini, masyarakat makin marak melakukan aksi penyegelan kantor-kantor Desa di Kabupaten Muna. Penyebabnya adalah pendataan penerima bantuan Sosial (Bansos) oleh pemerintah desa dianggap tidak transparan.
Atas kondisi tersebut, Komisi III berencana akan turun lapangan mengecek langsung pembagian Bansos di desa-desa.
“Kami komisi III mengusulkan untuk turun lapangan bersama pimpinan untuk mengecek kantor desa yang disegel. Saya melihat permasalahan ini adalah persoalan Bansos. Apalagi masalah ini sudah menjadi isu nasional,” ujar anggota Komisi III DPRD Muna ini, Senin, 11 Mei 2020 di Kantor DPRD Muna.
Ketua Fraksi Demokrat Muna ini meminta kepada seluruh kepala desa, lurah, DPMD dan Dinas Sosial untuk membuka secara transparan data penerima bansos.
“Bila perlu nama-nama penerima bansos dibuatkan baliho di masing-masing kantor desa. Supaya ini menjadi transparan sehingga tidak saling curiga. Selain itu kita menghindari konflik sosial ditengah-tengah masyarakat,” pintanya.
Di tempat terpisah, Wakil bupati Muna, Malik Ditu mengaku kaget setelah mendapat kabar tentang penyegelan kantor-kantor desa di Muna. Menurutnya terjadinya penyegelan akibat data penerima bansos belum valid.
“Saya dengar semalam di televisi memang ada persoalan itu. Saya akan tanyakan kepada SKPD terkait. Tapi saya yakin penyegelan itu akibat data tidak valid, data banyak yang berubah,” ujarnya.
Olehnya itu, dirinya akan membicarakan hal ini dengan Bupati Muna, L.M. Rusman Emba. Menurut Malik, kejadian penyegelan ini mestinya tidak perlu terjadi.
“Hari ini saya akan bicarakan dengan Pak Bupati terkait masalah penyegelan kantor desa. Saya juga tidak setuju kalau ada masyarakat yang memang layak dapat bantuan lantas mereka tidak dikasi Bansos,” pungkasnya.(adin)
