Kendari – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, S.TP, S.H, M.Si, menghadiri acara talk show dalam program bincang kita yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV di Kota Kendari pada Selasa, 25 Februari 2025. Acara tersebut mengangkat tema “Efisiensi Anggaran Jangan Kurangi Kualitas Layanan.”
Dalam kesempatan itu, Amir Hasan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghematan belanja APBN dan APBD tidak berdampak signifikan terhadap struktur anggaran Kota Kendari. Ia menegaskan bahwa meskipun terjadi rasionalisasi anggaran, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Ini adalah kebijakan struktural dari Presiden ke Gubernur hingga Wali Kota dan Bupati. Meski ada pengurangan anggaran di beberapa pos, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Dampaknya terhadap pelayanan publik relatif kecil,” ujarnya.
Amir Hasan juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, konsumsi, serta pengeluaran untuk seminar atau acara seremonial.
“Perjalanan dinas, misalnya, bisa dipangkas hingga 50% karena kini rapat dapat dilakukan secara daring melalui Zoom,” tuturnya.
Terkait isu pengurangan tenaga honorer atau tenaga kontrak, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Sebaliknya, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah justru telah melakukan pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD.
“Saat ini, tenaga honorer dan PPPK di Kota Kendari sebagian besar bekerja di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pemadam kebakaran. Karena itu, mereka tetap dibutuhkan dan tidak akan terdampak oleh efisiensi anggaran,” jelasnya.
Melalui talk show ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah daerah, tetapi justru memastikan anggaran digunakan lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
(Diskominfo)
