Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen (Pur) TNI Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan menjadi langkah utama dalam pemerintahannya. Meskipun tidak ada perombakan langsung terhadap jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), setiap pejabat tetap akan dinilai berdasarkan hasil kerja mereka.
Andi Sumangerukka menyatakan bahwa prinsip profesionalisme dan akuntabilitas akan menjadi landasan kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa pemerintahan harus bergerak maju tanpa terbebani perbedaan politik di Pilkada 2024.
“Tidak usah takut, saya tidak seperti itu. Saya melihat ke depan,“ ujar gubernur yang menjabat untuk periode 2025–2030 itu, Sabtu, 2 Maret 2025.
Meskipun telah memberi sinyal tidak akan melakukan perombakan besar-besaran, ia memastikan bahwa evaluasi tetap menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Penilaian kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh OPD bekerja sesuai target dan harapan masyarakat.
“Evaluasi pasti ada, karena kita harus mengukur apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Ini penting agar pemerintahan berjalan efektif dan setiap OPD memiliki tanggung jawab yang jelas,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Andi Sumangerukka juga telah menginisiasi penandatanganan pakta integritas serta perjanjian kerja dengan seluruh pimpinan OPD di Sultra.
“Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas antara atasan dan bawahan, tetapi janji individu kepada Tuhan. Maka, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Melalui evaluasi berkala dan penerapan pakta integritas ini, gubernur berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bebas dari korupsi, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Sultra. (*)
