Panjikendari.com – Senin, 1 Februari 2021, menjadi hari paling penting dalam kunjungan kerja Gubernur di Kota Bauuau dan Kabupaten Buton. Pasalnya, tanggal pembuka Februari menjadi momen penting keseriusan pemerintah pusat di bawah kewenangan Kementerian Maritim dan Investasi untuk menjadikan aspal Buton menjadi Program Nasional Pengaspalan 1.000 km.
Tepat Pukul 08.30 Wita, sebuah maskapai penerbangan Wings Air mendarat di Bandara Betoambari dengan membawa 16 tim Kementerian Maritim dan Investasi yang dipimpin salah satu deputi di kementerian tersebut.
Kehadiran tim tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sultra. Ali Mazi, didampingi Wali Kota Baubau, AS. Thamrin, dan Bupati Buton, La Bakry. Selain itu, juga hadir Sekretaris Kota Baubau, Roni Muchtar, dan Pj. Sekda Buton Utara, Yuni Nurmalawati, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Sultra, Pemkot Baubau, dan Pemkab Buton.
Diawali dengan sarapan pagi di Persiapan Mess Provinsi (eks Rumah Jabatan Bupati Buton di Bau-Bau), menjadi titik mulainya kunjungan kerja hari keempat di Pulau Buton.
Sejam kemudian seluruh tim bergerak menuju Latewe. Selama sejam perjalanan gubernur beserta rombongan (kementerian, provinsi, kota, dan kabupaten) tiba di pusat eksploitasi aspal Buton. Salah satu spot yang dikunjungi adalah PT. Wika.
Wika adalah perusahaan yang mengelola sumber daya aspal baik dalam bentuk bahan jadi atau siap pakai maupun dalam bentuk setengah jadi atau serpihan batuan aspal. Menurut salah satu karyawan di perusahaan tersebut bahwa PT. Wika telah mendapat IUP untuk mengelola 100 hektar areal pegunungan aspal.
Secara umum, potensi aspal di Kabupaten Buton seluas 60.000 hektare namun baru dieksploitasi seluas 400 hektar oleh 42 IUP perusahaan yang eksploitasi produksi, sementara 6 perusahaan telah produksi. Satunya PT. Wijaya Karya (Wika) Bitumen seluas 101 hektare dan PT. Kartika Prima Abadi yang rencananya Mei tahun 2021 telah memproduksi dalam bentuk kemasan 25 s/d 50 kg sehingga memudahkan pengangkutan.
Selanjutnya, Gubernur Sultra, Walikota Bau-Bau, dan Bupati Buton dan tim Kementerian Maritim dan Investasi serta bersama rombongan kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota meninjau Pelabuhan Nambo sebagai salah satu penyangga infrastruktur pengiriman dan suplai ke daerah lain.
Gubernur Sultra bersama rombongan menyampaikan kepada tim Kementerian yang dipimpin Deputi Pengendalian bahwa perlunya pengembangan dan perluasan Pelabuhan Nambo dan perlunya dikonsentrasikan pelabuhan tersebut sebagai penyangga pelabuhan utama pengiriman aspal Buton.
Setelah berkeliling di Pelabuhan Nambo, rombongan melanjutkan perjalanan menuju PT. Kartika Prima Abadi. Di sana seluruh tim dipersilakan memasuki salah satu ruang meeting untuk mendengarkan presentasi dari salah satu direktur perusahaan tentang pabrik aspal yang telah mereka bangun. Pabrik tersebut nantinya menjadi pabrik aspal yang dapat menyuplai kebutuhan aspal dalam dan luar negeri.
Sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Banabungi, seluruh rombongan dijamu makan siang di salah satu resto atau ruang makan perusahaan. Selanjutnya, Gubernur dan rombongan mengecek fisik dan lingkungan dari perusahaan tersebut.
Rute peninjauan terakhir dilalui dengan jarak 70 km. Artinya bahwa rombongan akan melalui jalan melingkari Pulau Bau-Bau. Selama kurang lebih 2.5 jam, rombongan telah sampai di Pelabuhan Bananungi (hari ketiga sebenarnya telah dilakukan peninjauan oleh gubernur). Gubernur menjelaskan kepada Tim Kementerian bahwa sejak puluhan tahun pelabuhan inilah menjadi andalan utama pengiriman aspal curah di Kab. Buton.
Namun belakangan ini, pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang digunakan oleh PT. Wijaya Karya untuk pengiriman paket 1 ton aspal Buton dengan kandungan 20%.
Pelabuhan Banabungi adalah rute terakhir peninjauan dan cek fisik yang dilakukan rombongan gubernur dan Tim Kementerian Maritim dan Investasi. Selanjutnya, sebelum kembali ke Buton seluruh rombongan beristirahat di Rumah Jabatan Bupati Buton sambil disuguhkan secangkir teh dan kopi dengan ditemani gorengan sukun dan pisang khas Pasarwajo.
Setelah beristirahat selama satu jam, rombongan gubernur dan Tim Kementerian kembali ke Bau-Bau dengan jarak tempuh 60 km. Selanjutnya beristirahat untuk kemudian menyiapkan diri melakukan rapat atau diskusi di Hotel Zenith bau-Bau.
Pukul 20.30 malam, seluruh rombongan berkumpul di salah satu resto Hotel Zenith untuk makan malam dan selanjutnya pukul 21.00 wita sebagian dari Tim Gubernur, Tim Kementerian, Tim Bupati Buton, dan Tim Walikota Bau-Bau melakukan rapat tertutup di salah satu ruangan hotel Zenith.
Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sultra dihadiri oleh Deputi Bidang Fasilitasi Kementerian Maritim dan Investasi, Walikota Bau-Bau, Bupati Buton, Sekot Bau-Bau, Pj. Sekda Butur, dan sejumlah kepala dinas provinsi, Kabupaten dan Kota Bau-Bau serta perwakilan perusahaan aspal membahas banyak hal.
Seluruh pimpinan daerah diberi kesempatan untuk berbicara, dimulai dari Bupati Buton, La Bakri dan selanjutnya Walikota Bau-Bau, Dr. AS. Thamrin, MH. Selanjutnya puncak acara gubernur memberi sambutan dan sekaligus memberikan buku yang dikarang oleh H. Ali Mazi, SH. kepada Deputi Bidang Fasiltasi Kementerian Maritim dan Investasi untuk disampaikan kepada Bapak Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam sambutannya gubernur menyampaikan beberapa hal, antara lain, Pemprov serius dalam membangun pertambangan aspal di Buton. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan beberapa kali pertemuan dengan menteri LBP melalui telekonferens. Ia juga menyambut baik dan antusias atas kunjungan tim kementerian.
Selain itu, gubernur menyampaikan rasa syukurnya karena Sultra dikaruniai banyak potensi sumber daya alam sehingga kita patut untuk menjaga, merawat, dan mengelola dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Sebelum dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, tak kalah pentingnya sambutan Deputi Bidang Fasilitasi, beliau banyak menyampaikan hal terkait kehadiran mereka. Tim yang beranggotakan beberapa kementerian teknis terkait, diantaranya dari PUPR dan Badan Geologi menyampaikan bahwa kehadiran mereka atas perintah LBP untuk melihat tiga hal, yakni kesiapan cadangan aspal Buton infrastruktur pendukung yakni jalan dan pelabuhan, serta pabrikan dari perusahaan
Hal lain yang disampaikan Deputi Bidang Fasilitasi adalah sebagai berikut:
- Menteri LBP sangat mendukung dan memprioritaskan industri aspal Buton dalam membangun infrastruktur jalan di tanah air.
- Aspal Buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
- Untuk menghilangkan ego sektoral maka dibutuhkan kerja integratis dan saling mendukung.
- Digitalisasi sistem pengelolaan aspal Buton.
- Pemerintah sangat serius menggunakan aspal Buton dengan kebijakan 1000 km menggunakan aspal Buton.
- Produksi aspal Buton dapat dimanfaatkan di negeri sendiri.
Akhirnya tim kementerian mengapresiasi seluruh kesiapan pemeritah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan aspal Buton sebagai aspal andalan untuk pengaspalan di Indonesia dan ke depan akan menggantikan aspal cair yang secara ekonomis dan produksi lebih menguntungkan dan memudahkan.
Dalam diskusi tersebut banyak hal yang dibahas, misalnya Kadis ESDM Prov. Sultra, Ir. Andi Azis menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi dalam membantu regulasi, pengawasan, dan pengendalian.
Kadis Bina Marga, Abdul Rahim, SE, M.Si. dalam mendukung pembangunan jalan pintas dari pertambangan aspal menuju pabrikasi dan pelabuhan.
Kadis Kehutanan Prov. Sultra, Ir. Sahid, yang mendukung regulasi terkait ijin pinjam lahan hutan lindung. Namun demikian perlu memperhatikan regulasi dalam membuat ijin tersebut. Masih dalam sambutannya, bahwa luas lahan pinjam pakai 5 km maka kewenangan gubernur namun di atas 5 km menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kadis Lingkungan Hidup, Ashar, terkait ijin AMDAL yang cukup menggunakan satu ijin pembuatan terminal khusus sehingga terpusat pada satu terminal saja.
Kadis Perhubungan, Dr. Ir. Hado Hasina, MT., menyatakan sangat penting untuk membuat kebijakan satu pintu masuk pengiriman aspal Buton yakni di Pelabuhan Nambo sehingga Pelabuhan Banabungi yang selama ini digunakan PT. Wika Bitumen dijadikan pelabuhan kapal umum atau angkutan masyarakat saja. Kadis PUPR Kab. Buton menyampaikan bahwa kesiapan mereka untuk membangun jalan pintas tersebut.
Dengan berakhirnya rapat tersebut maka berakhir pula kunjungan kerja gubernur di Pulau Buton. (Lipsus)
