Pada awal abad ke-17, Galileo Galilei, seorang ilmuwan dan filsuf Italia, menghadapi tekanan besar dari Gereja Katolik karena mendukung teori heliosentrisme bahwa bumi bukan pusat semesta, melainkan bumi mengelilingi matahari. Temuan ilmiahnya dianggap bertentangan dengan keyakinan dominan saat itu. Alih-alih diperdebatkan secara terbuka, gagasan Galileo justru ditangkal melalui proses hukum. Ia diadili oleh Inkuisisi dan dijatuhi tahanan rumah seumur hidup.
Galileo tidak dihukum karena tidak rasional, melainkan karena terlalu rasional. Ia berani menyodorkan fakta ketika publik hanya dibiasakan menerima dogma. Kasusnya menjadi simbol penting dalam perjalanan sejarah relasi antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan.
Kini, ratusan tahun kemudian kita menyaksikan bagaimana dinamika serupa muncul kembali dalam bentuk dan aktor yang berbeda.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia disuguhi polemik mengenai keaslian ijazah Mantan presiden Joko Widodo. Gugatan hukum sempat diajukan ke pengadilan, sejumlah tokoh menyuarakan keraguan dan sebagian masyarakat mengajukan pertanyaan terbuka. Namun, alih-alih dijawab melalui proses transparan yang menenangkan, respons yang muncul lebih bersifat defensif termasuk laporan hukum terhadap para penuduh.
Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, publik mencermati bahwa eskalasi persoalan lebih banyak terjadi pada sisi yang mempertanyakan, bukan yang membuktikan. Dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi, hal ini menjadi catatan penting. Apakah sebuah pertanyaan yang menyangkut integritas pejabat publik harus selalu dibalas dengan sanksi hukum?
Cerita tentang Galileo hanya ingin menjawab pertanyaan besar manusia tentang posisi bumi dalam alam semesta. Namun ia dihadapkan pada institusi kekuasaan yang tidak siap menerima perubahan pandangan. Paradoksnya, semakin Galileo diredam, semakin kuat warisan pemikirannya di kemudian hari.
Hal serupa bisa terjadi saat pertanyaan publik tidak ditanggapi secara terbuka, tetapi justru dibalas dengan resistensi hukum. Padahal dalam masyarakat demokratis, pertanyaan adalah bagian dari hak sipil yang dijamin oleh konstitusi.
Ketika pejabat publik terutama kepala negara menjadi sorotan, maka standar akuntabilitasnya tentu lebih tinggi. Bukan semata karena aspek legalitas, tapi karena ia adalah simbol kepemimpinan nasional. Transparansi dalam menjawab keraguan publik justru menjadi bentuk kepemimpinan yang kuat, bukan sebaliknya.
Publikasi ijazah atau dokumen akademik yang sah, atau klarifikasi terbuka dari institusi pendidikan, bukan hal yang merendahkan martabat. Justru sebaliknya, itu adalah cara untuk memperkuat kepercayaan rakyat. Di tengah tingginya polarisasi politik dan rendahnya literasi publik, kejelasan adalah mata uang utama untuk membangun kredibilitas.
Menyoal keaslian dokumen pendidikan bukan berarti menyerang pribadi. Sama seperti ketika publik mempertanyakan asal dana kampanye, harta kekayaan, atau rekam jejak hukum pejabat publi, semua itu bagian dari mekanisme check and balance dalam demokrasi.
Kasus Galileo mengajarkan kita bahwa menolak pertanyaan bisa menjadi awal dari krisis kepercayaan. Sejarah juga menunjukkan bahwa otoritas yang terlalu membungkam kritik cenderung kehilangan legitimasi di masa depan.
Hari ini, ketika Indonesia tengah menata ulang arah demokrasi dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, keterbukaan adalah kebutuhan mendesak. Membuka data bukan bentuk kelemahan, melainkan bukti kedewasaan bernegara.
Masyarakat Indonesia bukan menuntut pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang jujur. Di era informasi, pengendalian narasi bukan lagi solusi. Yang diperlukan adalah keberanian untuk membuka diri terhadap pertanyaan, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun.
Seperti Galileo, kita tidak selalu akan mendapat jawaban yang mudah. Tapi sejarah akan berpihak pada mereka yang memilih terang, bukan yang menyembunyikan kebenaran. (*)
Penulis: Dr. La Ode Mahmud, M.Si
(Pemerhati isu sosial-politik Islam dan aktif dalam kajian pemikiran keislaman serta menulis opini dan esai yang mengkritisi dinamika sosial dalam perspektif Islam ideologis)
