Panjikendari.com – Kegiatan rehabilitasi bangunan rumah sakit jiwa (RSJ) Kendari nampaknya terancam tertunda di tahun 2020 ini. Ini akibat realokasi dan refocussing anggaran oleh pemerintah daerah untuk menangani penyebaran virus di wilayah Sulawesi tenggara (Sultra).
Pengalihan anggaran itu dikeluhkan pihak kontraktor pemenang tender proyek tersebut dalam hal ini PT Rasawula Gavriel Sultra (RGS).
Direksi PT Rasawula Gavriel Sultra (RGS), Araaf, menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum bisa melaksanakan pekerjaan rehabilitasi RSJ karena anggaran pembangunan yang sebelumnya telah ditetapkan kini dipangkas oleh pemerintah provinsi Sultra.
“Kalau merujuk aturan, sejak bulan April lalu (2020,red) sudah ada proses lelangnya, dan setelah melewati proses, kami ditetapkan sebagai pemenang. Itu dibuktikan dengan keluar surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ) dari pihak RSJ di bulan Mei. Surat itulah menjadi acuan untuk memperoleh kontrak. Nah, anehnya pas kami cek anggarannya sudah dipangkas dari Rp14 miliar jadi Rp31 juta, jadi dengan anggaran itu apa yang bisa dikerja,” paparnya.
Ia sangat menyayangkan sikap pemerintah provinsi, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra terkait penjelasan pemangkasan anggaran proyek itu. Sebab, jika merujuk kepada surat keputusan menteri dalam negeri dan mentri keuangan semestinya hanya dipangkas sebesar 50% saja. Hal itu sangat berbeda dengan nominal sisa anggaran proyek itu yang semula sebesar Rp14 miliar jadi Rp31 juta.
“Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, itu aturan dari pusat. Nah, kalau anggaran dari Rp14 miliar jadi Rp31 juta berarti sekitar 99 persen lebih yang dipangkas. Disisi lain pembangunan RSJ ini tentu sudah jauh-jauh hari dicanangkan oleh pemeritah provinsi, ada apa sampai anggarannya dihilangkan,” ucapnya saat ditemui di Kendari, Jumat, 3 Juli 2020.
Direksi PT RGS ini mengaku telah beberapa kali melakukan langkah persuasif dengan berkonsultasi kepada pihak RSJ dan BPKAD Sultra guna mempertanyakan kepastian proyek pembangunan itu. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kepastian.
“Sudah sering kami ketemu direktur RSJ, jawabannya masih tunggu revisi dari BPKAD. Jawaban BPKAD begitu pun, mereka belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Kami hanya dijanjikan untuk dianggarkan tahun depan, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasannya. Kasian pak, banyak orang yang bergantung dari proyek ini, ada sekitar 70 orang pekerja saya mereka tentu punya anak keluarga yang akan dinafkahi,” terangnya.
Kendati begitu, pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan proyek pembangunan yang hingga saat ini masih terkatung-katung.
“BPKAD harus terbuka masalah pemotongan anggaran, apa yang menjadi faktor penentu dalam memutuskan suatu dinas/instansi itu perlu penundaan dalam proyek pembangunannya,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Isma dikonfirmasi terkait hal ini, mengakui, pandemi Covid-19 banyak anggaran dialihkan untuk penanganan Corona.
“Tak mungkin tidak ada pembangunan yang ditunda imbas dari Covid-19 yang melanda negeri kita ini,” kata Isma.
Terkait pembangunan apa saja yang tertunda, dirinya masih enggan menjelaskan secara detail. “Memang sudah ada laporannya sama saya, tapi saya nda mau dulu ngomong satu-persatu. Saya harus melapor dulu ke pak Sekda. Akan saya sampaikan secepatnya,” katanya.
Untuk diketahui, dalam kegiatan rehabilitasi RSJ Kendari, sejatinya akan dibangun ruang-ruang perawatan di lantai satu, dan lantai dua sebagai pusat administrasi perkantoran.
Selain itu RSJ ini sudah menjadi bintang empat dan bersiap siap menuju ke bintang lima. Rehabilitasi RSJ Kendari telah menjadi program prioritas Gubernur Sultra Ali Mazi dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan masyarakat dengan gangguan jiwa di Sultra. (bur)