Jakarta, panjikendari – Koalisi Cek Fakta yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO), dan 19 media yang tergabung dalam koalisi menggelar “live fact checking” debat pilpres perdana.
Debat yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta itu mengangkat tema tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Menurut Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, debat para calon presiden menjadi penting agar publik mengetahui posisi, perspektif atau kebijakan para kandidat terkait permasalahn bangsa. Namun, yang tak kalah penting adalah proses cek fakta atas pernyataan para kandidatnya.
“Tim media yang tergabung dalam koalisi cek fakta.com ingin membantu memastikan bahwa tidak ada data-data yang keliru atau disalahgunakan oleh para kandidat,” ujarnya.
Upaya pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh anggota koalisi cek fakta menjadi bagian dari upaya untuk membantu publik memeriksa klaim para kandidat.
Menurut Sekjen AJI Ika Ningtyas, pernyataan para kandidat dalam debat perdana tak seluruhnya sesuai dengan konteks dan data. ”Ada pernyataan yang diberikan para kandidat ini benar sesuai dengan data, tapi juga ada yang menyesatkan. Ini menunjukkan ada kekurang-cocokkan atau tidak sesuai dengan konteks,” ujarnya.
Dalam “live fact checking” debat pilpres perdana, hingga pukul 22.30 WIB, anggota koalisi berhasil memeriksa 41 klaim para kandidat dan menghasilkan 54 artikel dan jumlah ini masih akan bertambah.
Kolaborasi AJI, AMSI, MAFINDO, dan 19 media yang melakukan pemeriksaan fakta dalam debat capres bertujuan untuk membantu publik memeriksa akurasi pernyataan atau klaim para kandidat.
Harapannya, publik tidak terjebak pada hoaks atau pernyataan-pernyataan yang tidak berbasis data yang mestinya menjadi budaya yang produktif di era demokrasi.
Debat capres pada Pilpres 2024 akan berlangsung lima kali. Debat kedua akan digelar pada 22 Desember dengan tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (**)
