panjikendari.com, Laworo – Dalam usianya yang ke-5 tahun, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), terus berbenah dalam mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain.
Sejak diberikan amanah memimpin Muna Barat, mulai dari menjadi penjabat (Pj) bupati hingga terpilih menjadi bupati, La Ode M Rajiun Tumada bersama jajarannya terus berbuat agar Muna Barat berkembang pesat.
Tak ayal, wajah Bumi Praja Laworo yang dahulu adalah perkampungan dikelilingi hutan dan semak belukar, kini daerah pecahan Kabupaten Muna itu berubah menjadi sebuah kota.
Jalanan yang dahulu rusak parah dan harus ditempuh dengan waktu yang cukup lama, kini disulap menjadi jalan beraspal. Dua jalur pula.
Pada setiap kesempatan, Bupati Muna Barat La Ode M Rajiun Tumada menyebutkan bahwa sejak diberikan amanah memimpin di daerah itu, sudah 717 kilometer jalan yang diaspal, baik jalan lingkungan maupun jalan lingkar (ring road) Laworo.
Di setiap simpang empat dibangun tugu dengan ikon berbeda-beda sesuai dengan potensi atau ciri khas daerah sekitar tugu. Misalnya ada Tugu Kuda, Tugu Sapi, dan lain-lain. Pada setiap tugu dipasangi dengan lampu hias yang terlihat indah dikala malam hari.
Di tengah pesatnya perkembangan infrastruktur Muna Barat, tidak sedikit orang mencibir, terutama mengenai gedung-gedung kantor yang hingga saat ini belum menjadi perhatian pemerintah setempat.
Rajiun menyadari hal itu. Namun demikian, mantan Kasatpol PP Pemprov Sultra ini konsisten dengan konsep pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah otonom baru, terutama mengenai mana yang prioritas dan bukan.
Menurut Rajiun, ada 10 item skala prioritas yang menjadi kewajiban daerah otonom baru. Dari 10 item tersebut, pembangunan gedung perkantoran adalah poin kesepuluh, lainnya adalah infrastruktur dasar seperti pasar, rumah sakit, jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya.
“Yang penting adalah kantor dinas pendidikan, dinas perizinan, rumah sakit, pasar-pasar, jalan, jembatan. Dinas-dinas lain saya masih manfaatkan kantor-kantor atau aset yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Muna. Kantor bupati saja kita masih pakai kantor camat,” kata Rajiun dalam pertemuan dengan masyarakat di Rujab, beberapa waktu lalu.
Bagi dia, kantor bupati dan dinas-dinas hanya dirasakan oleh pegawai negeri sipil yang jumlahnya 1.600 orang. Sementara itu, ada 83.200 masyarakat Muna Barat yang harus diperhatikan kepentingan dan kesejahteraannya.
Oleh karena itu, ditengah keterbatasan anggaran, Rajiun memilih menunda pembangunan kantor demi menggenjot infrastruktur dasar untuk kepentingan masyarakat Muna Barat. “Buat apa kita bangga-banggakan kantor megah tapi ketika masyarakat masuk di kantor itu ditahan dengan Satpol PP,” guyon Rajiun.
Selain infrastruktur dasar tadi, Rajiun juga tetap memperhatikan sektor-sektor lain. Di bidang pendidikan misalnya, ia memprogramkan seragam sekolah yang diberikan secara gratis kepada siswa-siswi, mulai dari TK, SD, hingga SMP.
“Kita berikan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi. Kita berikan insentif kepada guru-guru non-PNS,” katanya.
Di bidang keagamaan, Rajiun memperhatikan pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah. Kemudian ada juga program buku nikah gratis. Semua itu dilakukannya sesuai visi misinya yakni mewujudkan Muna Barat yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Religius.
Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, pengaspalan jalur dua ring road, irigasi, normalisasi sungai, pembangunan tanggul pantai, dan drainase.
Kepala Dinas PUPR Muna Barat, Karimin, melalui Koordinator Media Center Pembangunan PUPR Mubar, Surachman mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan jawaban dari keluhan serta usulan dari berbagai elemen masyarakat yang dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Program pembagunan ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam hal memajukan perekonomian daerah. Semua pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat Mubar,” ujarnya.
Kata dia, untuk jalan ada 28 titik termasuk jalan desa dan pengaspalan hotmix jalur ringroad. Anggarannya berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 4 miliar lebih.
“Tahun ini Ring Road jalur kedua akan dihotmix hanya dari Tugu Sarung Desa Wuna, sampai Lafinde dan Tugu Padi Kelurahan Tiworo hingga Desa Waturempe, yang masing-masing menelan anggaran Rp 3,1 Miliar,” ungkapnya.
Lanjutnya, di bidang lain untuk mencegah adanya abrasi pantai, pihaknya akan membangun tanggul yang berlokasi di Desa Santiri. Sementara untuk irigasi masih akan ditambah pembangunannya untuk di Desa Lawada Kecamatan Sawerigadi.
“Kegiatan pembangunan drainase di Desa Barakkah dan Wapae Jaya. pengerjaan akan dimulai setelah proses lelang Maret mendatang,” katanya. (adv)
