Profesi guru semakin hari kian menarik untuk dibahas, terutama dalam konteks kesejahteraan dan perlindungan hukum yang menyertainya. Kebijakan yang diklaim berpihak pada mereka memang telah mengalami perbaikan, terutama dalam aspek kesejahteraan.
Namun, dalam realitas kehidupan yang terus menekan—dengan biaya hidup yang kian melonjak, kebutuhan keluarga yang semakin kompleks, serta tuntutan ekonomi yang tidak kunjung reda—janji kesejahteraan itu masih terasa seperti fatamorgana. Gaji yang diterima seolah hanya menjadi penghapus sementara, cukup untuk menutupi kebutuhan satu bulan, tetapi tidak cukup untuk memberi ruang bernapas bagi masa depan.
Sebagai akibat dari keterbatasan penghasilan, banyak guru yang terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar tugas utama mereka sebagai pendidik. Ada yang berdagang, menjadi ojek daring, bahkan sibuk menciptakan konten digital dengan harapan bisa meraih penghasilan dari platform media sosial.
Namun, ironi terjadi ketika sebagian dari mereka terjerumus dalam konten yang tidak mencerminkan identitas seorang pendidik. Demi kejaran algoritma dan bayangan penghasilan instan, ada guru yang membuat konten jauh dari nilai-nilai pendidikan, bahkan sampai berurusan dengan hukum. Dunia pendidikan pun terkena imbasnya.
Citra guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru semakin tergerus di mata masyarakat, terutama di mata para orang tua yang kini lebih waspada terhadap siapa yang mendidik anak-anak mereka.
Dibandingkan dengan Guru di Asia Tenggara: Realitas yang Menyesakkan
Jika berbicara soal kesejahteraan dalam skala regional, fakta berbicara bahwa guru di Indonesia masih berada di peringkat bawah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
Sulit membayangkan bagaimana seorang guru bisa totalitas mengabdikan diri untuk pendidikan jika upah yang diterima hanya cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Inilah kenyataan yang melahirkan fenomena baru: banyak guru yang ‘menyekolahkan’ SK mereka ke bank atau lembaga keuangan demi mendapatkan dana tambahan.
Pinjaman yang awalnya bertujuan untuk membiayai pendidikan anak, membangun rumah, atau sekadar memenuhi kebutuhan pokok, justru menjadi jerat utang yang semakin mencekik. Kredit yang tidak bisa dilunasi melahirkan siklus masalah baru—rumah disita, kebutuhan keluarga terabaikan, dan pada titik paling tragis, ada yang memilih mengakhiri hidup karena tidak kuat menanggung tekanan.
Jalan Keluar: Mandiri dalam Mengelola Sumber Saya Alam
Persoalan kesejahteraan guru bukan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Sejatinya, Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam.
Seorang profesor, yang namanya tidak perlu disebutkan demi menjaga etika, pernah mengatakan bahwa hanya dengan mengelola Freeport secara mandiri, negara ini bisa menggratiskan pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, bahkan termasuk layanan kesehatan. Itu baru satu sektor.
Jika nikel, batu bara, minyak, hutan, hingga sektor kelautan dikelola sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan hanya kesejahteraan guru yang bisa terjamin, tetapi juga masa depan generasi bangsa akan lebih cerah.
Namun, kenyataan yang ada sungguh ironis: sebagian besar kekayaan alam negeri ini telah jatuh ke tangan asing. Akibatnya, harapan akan pendidikan gratis dan kesejahteraan yang layak bagi para guru seolah menjadi mimpi yang kian menjauh.
Lebih dari Sekadar Kesejahteraan: Krisis Moral dalam Pendidikan
Namun, jika berbicara tentang pendidikan, aspek kesejahteraan bukan satu-satunya yang perlu dikhawatirkan. Ada permasalahan yang lebih mengancam masa depan bangsa, yakni krisis moral di kalangan peserta didik.
Fenomena murid yang menantang guru berduel, memukul guru karena merasa lebih berkuasa, hingga mempolisikan guru karena tidak terima dengan bentuk disiplin yang diberikan adalah gejala dari degradasi moral yang serius.
Bagaimana mungkin kita bisa menyiapkan generasi emas 2045 jika situasi ini terus berlangsung? Ditambah lagi dengan fenomena media sosial, di mana sejumlah pendidik justru mempertontonkan tindakan yang tidak pantas di depan murid-muridnya.
Jika guru, yang seharusnya menjadi teladan, justru kehilangan arah, bagaimana dengan nasib anak-anak yang seharusnya mereka bimbing?
Menyelamatkan Pendidikan Butuh Langkah Nyata
Sudah saatnya masalah ini diselesaikan dengan pendekatan yang lebih serius dan sistematis. Pemerintah harus memastikan bahwa profesi guru benar-benar mendapatkan tempat yang layak, baik dari segi kesejahteraan maupun perlindungan hukum.
Namun, lebih dari itu, perlu ada gerakan besar untuk mengembalikan marwah pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Sistem pendidikan harus dikembalikan pada nilai-nilai moral dan etika yang kuat, sehingga tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kokoh.
Jika bangsa ini masih ingin berharap pada masa depan yang lebih baik, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama. Guru tidak boleh lagi sekadar diminta untuk bersabar dalam keterbatasan, tetapi harus diberi kepastian hidup yang layak agar bisa mengabdi dengan sepenuh hati. Sebab, di tangan merekalah nasib generasi mendatang dipertaruhkan. (*)
Penulis: Koko Al-Fathi Abu Aziz
(Guru 3T Daerah Pesisir Raja Ampat, Papua Barat Daya)
