Kendari, panjikendari.com – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Tenggara resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil), di aula kantor Bank Indonesia (BI), Rabu, 9 Juli 2025, sebagai bagian dari estafet kepemimpinan dan penguatan gerakan ekonomi berbasis syariah di daerah. Ketua MES Sultra, H. Akhmad Aljufri, dalam sambutan tertulisnya saat membuka kegiatan ini, menekankan pentingnya memperluas ekosistem halal di Bumi Anoa.
Menurut Akhmad, MES Sultra yang berdiri sejak 2019 telah mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, perbankan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat. Di awal berdirinya, MES fokus pada edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi syariah di tingkat regional, dengan sejumlah program seperti literasi pasar modal syariah, perbankan syariah, dan pembiayaan syariah.
Namun, ia tak menampik bahwa pandemi COVID-19 sempat memperlambat aktivitas organisasi selama dua tahun terakhir. Meski begitu, semangat dan konsistensi dalam membangun jejaring ekonomi syariah tetap dijaga. “Hari ini, melalui Muswil, kita berharap pengurus yang terpilih bisa terus menggelorakan semangat perluasan ekosistem halal di Sulawesi Tenggara,” tegasnya.
Usai acara pembukaan, Akhmad menyampaikan pandangan lebih luas terkait tantangan dan peluang ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara. Ia menilai, daerah ini sejatinya merupakan “lahan subur” untuk tumbuhnya ekonomi syariah, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Yang penting sekarang adalah literasi. Banyak masyarakat kita belum tertarik ke ekonomi syariah karena belum memahami keindahan dan kelebihannya. Padahal ini sistem yang sesuai dengan syariat Islam,” ungkapnya.
Akhmad menjelaskan bahwa salah satu kekuatan ekonomi syariah terletak pada nilai keadilan dan musyawarah. Dalam pembiayaan, misalnya, tidak ada sistem bunga berbunga. Jika ada keterlambatan, penyelesaiannya dilakukan melalui dialog, bukan langsung melalui penyitaan aset.
“Lelang jaminan itu adalah opsi paling akhir, bukan yang pertama. Ini sangat manusiawi dan penuh pertimbangan sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti praktik pinjaman lintah darat atau koperasi keliling yang marak di pasar-pasar tradisional. Menurutnya, praktik tersebut menyengsarakan pedagang kecil karena menerapkan bunga sangat tinggi—bahkan bisa mencapai 400 persen setahun.
“Bayangkan, ibu-ibu kita yang jualan sayur di pasar bisa terjerat bunga 20 sampai 40 persen per bulan. Ini yang ingin kita selamatkan. Kalau kita bisa bebaskan mereka dari rentenir ini, insyaAllah hidup mereka lebih baik, bisa menyekolahkan anak, dan usahanya pun tumbuh,” katanya.
Akhmad juga menggarisbawahi peran kolaboratif dalam ekonomi syariah, misalnya melalui sistem syirkah atau kemitraan. Model ini memungkinkan masyarakat bersama-sama mengelola aset, seperti lahan, lalu membaginya secara adil dan menjual secara syariah.
“Teman-teman praktisi ekonomi syariah saat ini sangat bergairah. Banyak peluang terbuka, tinggal bagaimana kita satukan semangat dan memberi pemahaman yang tepat kepada masyarakat,” pungkasnya.
Muswil MES Sultra kali ini diharapkan bukan hanya menjadi forum pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi gerakan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara—dari kota hingga pelosok desa.
Antusiasme Peserta: “Ekonomi Syariah Sudah Saatnya Menjadi Arus Utama”
Salah satu peserta Muswil, Mister Saha, yang juga owner Petani Milenial, menyampaikan optimismenya terhadap masa depan ekonomi syariah. Ia menilai, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini terus meningkat seiring kesadaran bahwa ekonomi konvensional hanya menyuguhkan janji-janji manis tanpa keberlanjutan.
“Makin hari, ekonomi syariah ini makin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Mereka mulai sadar bahwa ekonomi konvensional selama ini hanya menyajikan janji-janji manis. Tapi kalau ekonomi syariah, dia menjanjikan yang manis-manis sekaligus menjanjikan surga,” ujarnya.
Menurutnya, aturan-aturan dalam muamalah yang ditetapkan dalam Islam justru menjadi pondasi ekonomi yang berkeadilan dan menguatkan ekonomi umat. Ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, tetapi adalah sistem ekonomi masa depan.
“Kalau kita ingin selamat usahanya, ingin lancar perkembangannya, maka harus beralih ke transaksi muamalah syariah. Lima tahun lalu masih sepi, sekarang mulai ramai. Tapi ini baru permulaan,” kata Mister Saha.
Ia juga menyoroti masih rendahnya porsi ekonomi syariah dalam struktur ekonomi nasional. “Baru sekitar 17,2 persen yang bergerak dalam ekonomi syariah. Sisanya masih terjebak di sistem kapitalistik yang menyengsarakan. Tapi kalau kita gotong-royong, kolaborasi dengan lembaga keuangan dan komunitas ekonomi, saya yakin lima tahun ke depan kita akan melihat perkembangan yang melejit,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh La Mimi, Ketua Asosiasi Properti Muslim Indonesia (APMI) Sulawesi Tenggara. Ia menyebut sektor properti syariah di daerah mulai menunjukkan tren pertumbuhan, terutama karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya membeli rumah bebas riba.
“Ekonomi syariah ini bukan sekadar idealisme, tapi solusi nyata. Di sektor properti, kita buktikan bisa tumbuh tanpa skema ribawi. Ini bukan hanya soal akad, tapi juga soal keberkahan. Dan MES harus terus menjadi penggeraknya,” tutur Lamimi.
Dengan semangat dan sinergi antara pengurus, pelaku usaha, dan komunitas, Muswil ini diharapkan dapat menjadi titik tolak penguatan ekonomi syariah sebagai pilar baru pembangunan daerah. (*)
