panjikendari.com – Dua kelompok massa berbeda melakukan aksi unjuk rasa secara bersamaan di Kantor Bupati Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, Selasa, 24 Juli 2018.
Sekitar pukul 09.20 Wita, ratusan massa pro-pemerintah yang mengatasnamakan diri Konsorsium Masyarakat Buteng Bersatu sudah terlihat berorasi di depan kantor bupati setempat.
Mereka mengutuk tindakan anarkis kelompok massa Barisan Sayap Kiri (BSK) Buteng yang merusak fasilitas daerah dalam aksi yang mereka lakukan pada Jumat pekan kemarin.
Selain itu, mereka meminta bupati untuk tidak mencabut laporan polisi atas kasus pengrusakan tersebut. Mereka juga mendukung program Pemkab Buteng dalam upaya memajukan daerah.
Pantauan panjikendari.com, satu jam setelah kedatangan massa Konsorsium Masyarakat Buteng Bersatu, muncul kelompok lain; Aliansi Peduli Masyarakat Buteng, dengan jumlah massa lebih besar.
Tiba sekitar pukul 10.30 Wita, ratusan massa yang disebut kontra terhadap kebijakan Pemkab Buteng langsung berorasi.
Salah seorang orator, Ali Munir meminta Bupati Buteng Samahuddin untuk keluar menemui mereka.
Ali Munir juga mendesak bupati segera mencabut laporan terkait kasus pengrusakan yang dilakukan oleh BSK dalam aksi unjuk rasa Jumat lalu, di Rujab Bupati Buteng.
Disamping itu, Ali Munir meminta bupati segera menempati Rujab, serta meminta agar perayaan HUT Proklamasi tahun ini tidak dipindahkan di kecamatan Mawasangka.
“Tolong juga laporannya dipolisi dicabut. Jika laporan tidak dicabut dalam waktu satu kali 24 jam, maka saya akan laporkan balik bapak dengan laporan yang lebih sadis,” ancam Ali Munir.
Aksi ini mendapat respons positif dari bupati setempat, dalam waktu singkat, 15 orang perwakilan dari massa yang kontra terhadap bupati diminta untuk berdialog di salah satu ruangan di kantor bupati setempat.
Dalam dialog ini, Bupati Buteng Samahuddin mengatakan, pemindahan tempat perayaan HUT Proklamasi tidak akan terjadi dan tetap akan dilaksanakan di Lakudo.
Terkait permintaan agar bupati menempati Rujab, dirinya mengakui jika jarang menempati rumah dinas tersebut karena dirinya banyak tugas ke luar daerah.
Sementara soal laporan polisi terhadap pengrusakan aset daerah yang dilakukan oleh kelompok massa dari BSK pekan kemarin, pihaknya mengatakan jika masalah tersebut akan didudukan bersama dengan pihak terkait seperti pihak kejaksaan, Polres, DPRD dan sejumlah pihak terkait lainnya.
“Kalau Bupati hanya tinggal-tinggal dirujab saja bagaimana pembangunan bisa berjalan. Kita hanya andalkan APBD seberapa saja, makanya saya sering kluar daerah, ini saja kita sudah dapat lagi anggaran dari pusat terkait pembangunan pintu gerbang itu merupakan dana dari provinsi,” terang, Samahuddin.
Hingga aksi unjuk rasa berakhir, kedua kelompok membubarkan diri dengan tertib tanpa ada gerakan-gerakan tambahan yang berarti. (ari/jie)
