BUTON – Wakil Bupati Buton, Syafruddin Saafa, ST, memimpin pertemuan dengan para lurah dan camat se-Kabupaten Buton untuk membahas solusi bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Pertemuan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton pada Selasa, 11 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Wabup Buton menyampaikan salam dari Bupati Buton yang saat ini menghadiri acara pelantikan di Kendari. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.
Bagi peserta PBPU yang mengalami kendala dalam pembayaran iuran, pemerintah daerah memberikan solusi dengan mengalihkan mereka ke segmen PBPU Pemda, yaitu peserta yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Buton.
“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat Buton yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kendala administrasi. Dengan program ini, kami berharap masyarakat yang menunggak dapat segera mendapatkan solusi dengan beralih ke PBPU Pemda,” ujar Wakil Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati meminta camat dan lurah untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya peran aparatur kecamatan dan kelurahan dalam mendata serta membantu masyarakat dalam proses pengalihan segmen BPJS Kesehatan.
“Kami butuh kerja sama dari semua pihak, terutama camat dan lurah, untuk memastikan informasi ini sampai ke masyarakat. Mereka harus segera mengurus perpindahan segmen sesuai prosedur yang ada,” tambahnya.
Selain itu, Wabup Buton juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan kantor bagi para camat dan kepala desa. Menurutnya, kebersihan adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
Untuk memastikan program ini berjalan lancar, Bupati dan Wakil Bupati Buton berencana mengunjungi setiap kantor kecamatan dan desa se-Kabupaten Buton. Selain membahas BPJS Kesehatan, kunjungan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, termasuk 22 titik blankspot yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami bakal menyelesaikan masalah jaringan yang masih blankspot. Pemerintah juga sedang merancang program santunan duka, di mana keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akan mendapatkan bantuan melalui camat atau kepala desa,” ujar Wabup Buton.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan mereka saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia berharap seluruh aparatur pemerintahan, mulai dari kepala desa, lurah, camat, kepala OPD, hingga Forkopimda, dapat merapatkan barisan dalam membangun Buton yang lebih maju.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan, yang memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur alih segmen serta kriteria peserta yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemda.
Dengan adanya program PBPU Pemda, masyarakat di Kabupaten Buton diharapkan dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala iuran yang tertunggak. (*)
