Panjipapua.com – Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua, H Chaerul Anwar ST, melalui siaran persnya menyatakan bahwa jumlah pasien Covid-19 pada Selasa, 30 Juni 2020, adalah nol.
“Berdasarkan informasi dari Kepala Balai Litbangkes Provinsi Papua, pada hari ini Selasa 30 Juni 2020, terhadap hasil pemeriksaan PCR pada 31 orang dengan rincian; tiga orang pasien Covid-19 yang dirawat di RS Boven Digoel, 10 orang rapid reaktif, dan 18 orang kontak erat pasien Covid-19, semua dinyatakan hasilnya negatif,” demikian konfrensi pers tertulis Wakil Bupati Boven Digoel, H Chaerul Anwar ST.
Ia berharap, semua masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga kesehatan, dan berolahraga teratur.
Data nol kasus Covid-19 tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boven Digoel, Simon Tuwok. “Saya sebagai warga Boven Digoel merasa lega, karena kasus Covid-19 di daerah kami dinyatakan nol kasus, terima kasih kepada ketua dan semua tim gugus tugas Covid-19 yang kurang lebih sudah bekerja maksimal sehingga angka nol bisa tercapai, atau tidak ada kasus lagi,” katanya.
Tentu, lanjut dia, itu semua juga karena dukungan dari masyarakat dengan berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung ataupun dengan berbagai kritik lewat medsos.
“Dan semuanya itu baik, satu harapan kami adalah kalau bisa konfrensi pers juga dengan penggunaan anggaran Rp 107 miliar yang bersumber dari APBD 2020, sehingga masyarakat juga tahu tentang penggunaan anggaran tersebut,” katanya.
Simon Tuwok menyampaikan bahwa ada tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, propinsi, maupun kabupaten yang sesering mungkin menjadi perhatian Presiden yakni; penanganan masalah kesehatan (Covid-19 ), penanganan dampak Sosial, dan penanganan dampak ekonomi (stimulus ekonomi).
“Untuk Boven Digoel kedua masalah di atas sudah berjalan, walaupun masih kurang menurut saya, akan tetapi dampak ekonomi terhadap pelaku usaha terutama usaha kecil dan menegah, ini sama sekali tidak tersentuh. Pertanyaan saya ada apa? sampai kami pelaku usaha ini terluput dari Pemerintah Boven Digoel? atau Pelaku usaha di Boven mungkin mampu semua,” ketusnya.
Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini UMKM sangat banyak, mulai dari kontraktor kecil (K1, K2, K3), kelompok tani sayur, pedagang pasar, pedagang di pondok, pengusaha transportasi darat maupun kali, yang mana cukup banyak menyerap tenaga kerja (informal), saat ini banyak yang menganggur.
Kata dia, banyak pedagang di pasar yang sudah tidak bisa berjualan lagi karena tidak ada pembeli. Banyak sopir yang kehilangan mata pencahariannya karena mobilnya tidak beroperasi akibat tidak ada penumpang dan aturan kesehatan yang begitu ketat. Para petani tidak bisa menanam sayur lagi karena pemasok pupuk yang tidak ada.
Saat ini, lanjut dia, perputaran uang di masyarakat sangat kecil karena hanya tergantung dari gaji ASN saja. “Itupun juga sangat terbatas, kalau awal bulan saja yang kelihat perputaran uang agak meningkat karena ASN baru terima gajinya,” ujarnya.
Menurut dia, ketergantungan masyarakat terhadap APBD sangat terlihat jelas pada saat ini. Sektor swasta sama sekali tidak bertumbuh dengan baik di daerah itu. “Terima kasih mas Covid yang telah membuka pikiran dan mata saya bahwa selama ini pembangunan tidak berjalan seimbang,” katanya.
Simon Tuwok mengatakan, ada ketimpangan pada salah satu pilar pembangunan yakni swata (dunia usaha), sebagaimana diketahui bahwa tiga pilar pembangunan adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta.
“Ketiga tiang ini harus bersama-sama tumbuh dan kuat, harus berdiri seimbang, tidak boleh tinggi rendah, harus sama rata, agar supaya Rumah Besar yang kita bangun bersama ini akan menjadi pelindung, dan mensejahterakan kita yang ada di dalamnya,” tutupnya. (roy)
