Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah. Fokus utamanya adalah mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Dody.
“Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.
Ketujuh lokasi yang tengah digarap mencerminkan fokus yang beragam. Ketujuhnya meliputi: Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan), Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam), Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan (Kota Cirebon), Pembangunan Infrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara), Penataan Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Penataan Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Dody. Lanjut Menteri Dody, pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
Untuk mendukung destinasi pariwisata, misalnya, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menata Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kawasan cagar budaya nasional ini dipercantik dengan investasi senilai Rp36,98 miliar, meliputi perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga pembangunan plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan dengan lansekap dan karya seni (storytelling dan artworks).
Sementara itu, untuk penanganan kawasan kumuh, Kementerian PU menggarap Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera Utara. Dengan anggaran Rp18,89 miliar, program penataan ini ditujukan untuk mengurangi dampak genangan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat pesisir. Fokusnya adalah pengendalian banjir rob dan normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik.
Optimalisasi juga dilakukan di Kawasan Panjunan, Cirebon, senilai Rp4,67 miliar untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah pedestrian di kawasan yang sebelumnya kumuh. Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan merupakan kegiatan peningkatan stabilitas tanah menggunakan CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile) dan timbunan pilihan di area kawasan Panjunan yang ditargetkan tuntas Desember 2025.
Kementerian PU juga bergerak cepat dalam penanganan dampak bencana dan relokasi yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah pembangunan Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Di atas lahan 11,85 hektar, dibangun 287 unit hunian tetap lengkap dengan fasilitas sosial, sekolah, dan tempat ibadah senilai Rp115,92 miliar.
Di Kota Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun disiapkan untuk relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Kementerian PU membangun infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar dengan anggaran Ditjen Cipta Karya sebesar Rp164,78 miliar, untuk pembangunan jalan lingkungan, air bersih, ruang publik, sanitasi (TPS-3R), hingga Puskesmas pembantu.
Dukungan infrastruktur permukiman juga diarahkan untuk menopang kawasan industri strategis. Ini terlihat pada Penataan Kawasan Bahodopi di Kabupaten Morowali dan Penataan Kawasan Lelilef Waibulan di Halmahera Tengah. Keduanya ditujukan untuk mendukung kawasan industri nikel, demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup warga di sekitarnya.
Ketujuh proyek yang tersebar dari Medan hingga Halmahera ini menegaskan komitmen Kementerian PU untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman. Langkah ini dipastikan tidak hanya menata kawasan kumuh, tetapi juga menyentuh langsung denyut pariwisata dan upaya pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
