panjikendari.com – Tahun 2019 nanti nama MZ Amirul Tamim tetap terdaftar sebagai salah satu kontestan pemilu. Namun kali ini mantan Wali Kota Baubau itu bukan sebagai calon anggota DPR RI lagi, tetapi ikut berkompetisi memperebutkan satu dari empat jatah kursi di DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara dengan nomor urut 51.
“Bukan masalah substansi kenapa saya di pemilu tahun ini memilih DPD ketimbang jadi anggota DPR RI lagi. Memang sebagian orang sering pertanyakan itu melihat peluang saya untuk kembali duduk di kursi DPR RI cukup terbuka,” ungkap Amirul Tamim pada panjikendari.com belum lama ini.
Mantan Wakil Ketua DPP PPP itu juga menepis anggapan bahwa gerbong partai berlambang kakbah relatif lemah di pemilu kali ini. Menurutnya dari komposisi caleg PPP untuk DPR RI Dapil Sultra adalah figur-figur yang mumpuni dan berpengalaman.
“Bagi saya tidak masalah mau jadi legislator atau senator pada prinsipnya masyarakat umum tentu berharap kinerja perwakilannya lebih baik dan optimal,” tegasnya.
Dia menegaskan, sudah ada penambahan kuota satu kursi DPR RI dapil Sultra sehingga totalnya menjadi enam kursi. Dengan modal jumlah tersebut sangat membantu daerah Sultra lebih diperhitungkan dalam negosiasi politik dalam lembaga DPR RI di tingkat nasional.
“Tentu kita berharap figur-figur yang berhasil mengisi enam kursi di senayan nanti mampu lebih greget dalam memberikan kontribusi besar terhadap daerah. Karena kita tahu ketergantungan daerah terhadap pusat masih relatif besar,” terangnya.
Soal memilih masuk lembaga DPD RI, mantan anggota Komisi II DPR RI itu mengaku bukan sekadar berburu atau menebar sensasi jabatan semata.
“Saya malah sebelumnya telah minta restu pada Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy untuk memilih masuk bursa anggota DPD RI saja dengan berbagai alasan maupun pertimbangan matang tentunya,” katanya.
Amirul Tamim pun menilai, tugas dan fungsi pokok DPR dan DPD sama-sama memiliki nilai strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
“Peran tupoksi kedua lembaga itu tidak bisa dipisahkan dari sisi nilai bargaining-nya untuk kepentingan daerah. Justru sebaliknya saling menunjang dan mendukung,” tuturnya.
Bedanya saja, lanjutnya, keputusan yang dihasilkan dalam kelembagan DPR kerap dipengaruhi oleh kepentingan koalisi partai, dan itu juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Penulis: Jumaddin Arif
