panjiendari.com – Nuansa politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Muna Barat (Mubar) agak sedikit berbeda dengan Pilkada di daerah lain di Sulawesi Tenggara. Boleh dikatakan bahwa euforia politik jelang Pilkada Muna Barat sedikit lebih seksi dibandingkan daerah lain. Hal itu dipicu adanya wacana bakal terjadi pertarungan kotak kosong di daerah pemekaran Kabupaten Muna itu yang sengaja dihembuskan oleh kandidat tertentu.
Secara umum tentang Pilkada Mubar, Pengamat Politik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Dr. H. M. Najib Husain, S.Sos., M.Si., menjelaskan, berdasarkan konfigurasi partai yang mendapatkan kursi parlemen Muna Barat (Mubar) pada Pilcaleg lalu, maka Pilkada Mubar berpotensi diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon). Pasalnya, dari delapan partai yang mendapatkan kursi parlemen, salah satu partai diantaranya yakni PDI-P bisa mengusung sendiri pasangan calon meskipun tanpa berkoalisi dengan partai lain.
“Sehingga dengan konfigurasi partai yang ada, besar kemungkinan ada tiga pasang calon di Muna Barat, dengan koalisi di beberapa partai,” kata Najib Husein saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/4).
Seperti diketahui, delapan parpol peraih kursi parlemen Mubar pada Pilcaleg 2024, yakni, PDI-P 5 kursi, Golkar 3 kursi, PKB 3 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, serta PPP, Gerindra, dan PBB masing-masing satu kursi. Total 20 kursi. Sementara, syarat paslon harus mendapat dukungan 4 kursi parlemen.
Menurut Najib Husein, proses atau tahapan penjaringan paslon masih panjang sehingga figur-figur yang ada masih memiliki peluang dalam melakukan lobi-lobi politik untuk bisa mendapatkan pintu partai. Sehingga, kata dia, jika ada wacana bakal terjadi pertarungan kotak kosong di Muna Barat, maka itu sebuah pemikiran yang prematur.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UHO Kendari ini menekankan bahwa partai-partai politik membuka ruang pendaftaran bagi bakal calon. Dan, rekomendasi partai tidak dikeluarkan oleh pengurus di tingkat DPD atau DPW melainkan di tingkat DPP, dalam hal ini pusat.
“Sehingga, kalau ada misalnya surat tugas yang sudah dikeluarkan oleh partai-partai tertentu, itu belum bisa menjadi sebuah jaminan karena masih akan ada sebuah proses yang panjang di tingkat pusat, yaitu, di Jakarta,” ujarnya.
Selain itu, Najib Husein melihat, dengan dibukanya ruang pendaftaran oleh partai-partai politik maka di internal partai khusus di tingkatan Muna Barat akan terjadi juga kompetisi di dalamnya. “Misalnya PDI-P yang juga membuka ruang pendaftaran. Artinya, kedepan akan ada tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh setiap calon atau setiap pasangan calon yang hadir, sehingga masih besar kemungkinan kalau di Muna Barat akan lahir beberapa pasangan calon,” ulas Najib.
Sehingga, Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintah FISIP UHO Kendari, menyampaikan bahwa peluang terjadinya pertarungan kotak kosong masih sangat kecil jika dilihat berdasarkan konfigurasi dan komposisi kursi yang didapatkan partai-partai di Muna Barat.
Lagi-lagi, Najib Husein mengatakan bahwa pertarungan kotak kosong di Muna Barat masih sangat kecil peluangnya dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, ada partai yang bisa mendorong satu pasang calon tanpa harus berkoalisi dengan lima kursi yang didapat oleh PDI-P.
“Menurut saya, bisa saja ada kader dari PDI-P yang bisa didorong. Saya yakin tidak mungkin dengan lima kursi yang dimiliki oleh PDI-P di Muna Barat dan tidak ada kader yang akan didorong. Apalagi kita ketahui bahwa PDI-P adalah partai yang sangat ideologis, dan biasanya PDI-P akan lebih mengutamakan kadernya sendiri dibanding non-kader.”
“Jika PDI-P mendorong satu pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai-partai yang lain, masih ada sekitar 15 kursi lagi yang bisa melahirkan dua pasangan calon dengan berkoalisi, dan tidak menutup ruang terjadinya koalisi-kolaisi antar partai yang ada,” terangnya.
Menurut Najib, ada beberapa kader PDI-P yang berpotensi untuk bisa didorong pada Pilkada Mubar. Misalnya, Al Munardin yang saat ini aktif di PDI-P, dan memiliki pengalaman sebagai komisioner KPU Muna, KPU Mubar, dan KPU Provinsi Sultra.
“Menurut saya sangat naif kalau kemudian PDI-P tidak mendorong kadernya untuk maju di Muna Barat, apalagi mereka adalah petugas partai. Artinya, apapun keputusan partai, mereka harus sami’na wa atho’na, tidak ada alasan untuk menolak. Karena memang di PDIP sangat berbeda karakternya dengan partai lain. Pertama, dia adalah partai ideologis. Kedua adalah satu komando, apapun yang dikatakan ibu Megawati maka itu yang harus diaminkan oleh para kader PDIP,” terang Najib Husein .
Selain Al Munardin, lanjut dia, ada juga kader PDI-P yang bisa didorong oleh partai untuk bisa maju di Pilkada Muna Barat, yaitu, Muh. Fajar Hasan. “Saya pikir dia juga punya kans untuk kemudian berkompetisi di Muna Barat. Artinya, dengan pengalaman di Pilcaleg kemarin, itu sudah bisa dapat gambaran bagaimana kekuatan suara dia di Muna Barat dan bagaimana kemungkinan untuk bisa maju di Pilkada Muna Barat.” tambahnya.
Apalagi, pertarungan antara Pilcaleg dengan Pilkada sangat berbeda. Tidak lolos di Pilcaleg bukan berarti akan kalah di Pilkada, begitu juga sebaliknya; menang di Pilcaleg maka akan lolos di Pilkada. Tidak ada jaminan seperti itu.
Menurut, Najib, tidak hubungan yang signifikan antara kemenangan di Pilcaleg dengan dia akan mudah lolos di Pilkada karena di Pilkada orang bicara figur bukan lagi bicara partai sehingga kalau figur tidak kuat untuk dijual maka dia tidak akan bisa diterima oleh pemilih.
Disamping itu, lanjut dia, dengan banyaknya calon, itu juga akan menguntungkan Muna Barat ke depan, karena akan banyak pemikiran, ide, dan gagasan untuk bagaimana membangun Muna Barat ke depan. Sebab, kalau hanya satu pasangan calon, publik tidak bisa membedah seperti apa visi dan misi mereka. Tapi kalau ada beberapa calon maka akan banyak gagasan yang akan dijual nantinya kepada pemilih.
“Kita tahu bahwa Muna Barat walaupun sudah menjadi sebuah kabupaten sendiri tapi pembangunan selama ini masih sangat minim. Coba kita lihat dengan pembangunan pelayanan pada masyarakat. Beberapa instansi belum memiliki kantor yang definitif. Masih kontrak, masih pinjam, sehingga banyak dibutuhkan masukan dan saran untuk kemudian bagaimana membangun Muna Barat ke depan,” katanya.
Masih terkait wacana kotak kosong, bagi Najib Husein, tidak ada jaminan ketika seorang kandidat bertarung dengan kotak kosong akan menang. Salah satu contoh kasus di Makassar terbukti kotak kosong bisa mengalahkan kandidat.
“Kenapa kotak kosong di Makassar bisa mengalahkan kandidat? karena semua kandidat yang tidak bisa mendapatkan ruang atau tiket untuk bertarung, itu kemudian bersatu memenangkan kotak kosong,” sebut Najib Husein.
Ketika kotak kosong menang, lanjut Najib Husein, maka proses penjaringan masih akan terjadi lagi. Dan, ketika belum ada bupati yang definitif, itu tidak menguntung suatu wilayah karena kebijakan-kebijakan yang sangat esensial untuk pembangunan daerah tersebut tidak bisa dilahirkan. “Dan itu yang dirugikan masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, kata Najib, salah satu kekurangan ketika menjual kotak kosong adalah orang akan berpikir bahwa partai-partai politik di Muna Barat gagal melahirkan kader-kader pemimpin. Sebab, salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi untuk kemudian bisa melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan.
Karena partai-partai politik diberikan sebuah tugas untuk menggodok orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi pemimpin ke depan, lalu kemudian partai-partai politik lah yang akan mempromosikan mereka karena partai-partai politik menjadi kendaraan politiknya mereka.
“Sebenarnya, wacana kotak kosong adalah salah satu strategi yang dilakukan kandidat untuk membangun opini untuk mengendorkan semangat para calon lain untuk tidak bertarung di Muna Barat. Dan tidak menutup kemungkinan juga sang kandidat memaksakan diri melawan kotak kosong karena merasa tidak mampu untuk fight bertarung merebut simpati masyarakat di Pilkada nanti,” tutup Najib Husein. (**)
