KOLAKA TIMUR, Panjikendari.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menyatakan siap total untuk memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koltim. Proyek prestisius ini berlokasi di Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, dan tinggal menunggu jadwal resmi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Koltim, Abd Azis SH MH, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi RSUD Skema Pembiayaan DAK Fisik 2025, yang digelar via Zoom dari Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Kamis, 10 April 2025.
“Kami sudah siap sejak Maret lalu. Sudah dua kali kami ajukan surat permohonan untuk groundbreaking, pertama 14 Maret dan yang kedua awal April ini,” ujar Bupati Azis.
Dalam rakor yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto tersebut, hadir pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta perwakilan dari Kemenkeu, Kemendagri, BPKP, dan para kepala daerah penerima bantuan.
Bupati Azis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden dan seluruh jajaran kementerian atas dukungan terhadap pembangunan RSUD Koltim yang sangat dinantikan masyarakat.
“Ini adalah berkah besar bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Menteri Kesehatan, dan seluruh pihak atas kepercayaan ini. Kami akan kawal dan laksanakan pembangunan ini sebaik-baiknya,” ucapnya.
Kepala Staf Kepresidenan menyebutkan bahwa program pembangunan RSUD ini merupakan bagian dari prioritas nasional melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang wajib dikawal ketat. Tahun ini, terdapat 12 daerah yang menerima bantuan tersebut, masing-masing senilai Rp170 miliar, termasuk empat kabupaten di Sulawesi Tenggara—salah satunya Koltim.
“Spesifikasi pembangunan harus sesuai dengan standar pusat. Namun pelaksanaannya kami serahkan ke daerah. Pastikan lahannya tidak bermasalah dan semua teknis sudah siap,” jelas AM Putranto.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan arahan tegas agar pembangunan RSUD diselesaikan tahun ini, atau paling lambat Maret 2026. Ia meminta daerah benar-benar serius dan memperhatikan kualitas rumah sakit serta tata kelolanya.
“Kerjakan sebaik mungkin. Jangan sampai kalah dengan daerah lain. Kami juga akan bantu dengan pendampingan manajemen rumah sakit yang benar dan gratis. Tapi Dirut-nya harus dipilih yang terbaik, dan harus dibuat Perbup untuk mengunci master plan agar tidak diubah semaunya,” tegas Menkes.
Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan minimal tujuh dokter spesialis sebagai syarat peningkatan status RSUD dari Tipe D ke Tipe C. Menkes mendorong agar Pemda mengidentifikasi putra daerah untuk disekolahkan menjadi spesialis.
Selain Kemenkes, perwakilan Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa petunjuk teknis pembangunan RSUD menggunakan juknis terbaru yang telah disiapkan, dan anggarannya sudah tersedia.
“Anggaran sudah siap tinggal dialokasikan ke masing-masing daerah. Untuk pengadaan alat kesehatan juga bisa sekaligus karena sudah masuk dalam sistem Opspam. Tinggal diproses ke KPPN,” jelasnya.
Dukungan juga datang dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang menyatakan siap mendorong percepatan seluruh pembangunan RSUD di daerah penerima.
Untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan dan target waktu, pemerintah pusat juga akan membentuk tim pengawasan gabungan yang terdiri dari Kemenkes, Kemenkeu, Kemendagri, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian. (*)
