BEM UHO Soroti Isu Pemangkasan Anggaran Pendidikan

- Penulis

Sabtu, 15 Februari 2025 - 06:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua BEM UHO, Nabil Al Mahmud

i

Ketua BEM UHO, Nabil Al Mahmud

Kendari, Sulawesi Tenggara – Protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan terus meluas. Kali ini giliran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) memberikan tanggapan terkait isu pemangkasan anggaran pendidikan tersebut, khususnya yang berdampak pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Isu ini menjadi perhatian bagi mahasiswa penerima manfaat, mengingat KIP-K memiliki peran penting dalam menunjang akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Nabil Al Mahmud selaku Ketua BEM UHO menyampaikan bahwa mahasiswa penerima KIP-K sangat bergantung pada program ini untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Menurutnya, KIP-K bukan sekadar bantuan biaya pendidikan tetapi juga bentuk keberpihakan negara terhadap keadilan seluruh masyarakat Indonesia dalam menempuh pendidikan.

“Ini bukan sekedar bantuan biaya, menurut saya ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap generasi muda dalam menempuh pendidikan,” kata Nabil sapaan akrabnya, Jum’at, 14 Februari 2025.

Jika isu pemangkasan anggaran KIP-K terealisasi, pasti biaya pendidikan akan meningkat, kemudian hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pastinya sangat berdampak pada mahasiswa kurang mampu.

“Jika kebijakan ini terealisasi, biaya pendidikan pasti meningkat dan ini akan berdampak pada mahasiswa yang kurang mampu,” paparnya.

“Bisa saja mereka berhenti kuliah dan itu akan mempengaruhi kualitas pendidikan kita,” tambahnya.

Menurutnya, stabilitas penganggaran terhadap pendidikan harus menjadi sorotan utama di negara ini karena pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental.

Jika berbicara tentang kemajuan bangsa, pendidikan memiliki peranan penting bagi Indonesia yang berkategorikan sebagai negara berkembang.

Ia juga mengajak kepada seluruh BEM se-Sulawesi Tenggara untuk mengikuti perkembangan isu ini serta mengawal informasi yang berkaitan dengan keberlanjutan program KIP-K yang menjadi harapan bagi masyarakat kurang mampu.

“Saya mengajak BEM se-Sultra untuk bersama-sama mengawal kebijakan ini,” pungkasnya.(**)

Penulis: Gogon

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel panjikendari.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pelabuhan Umum Sikeli Direncanakan Jadi Titik Pemuatan Ore, Warga Kabaena Barat Khawatir Jalan dan Permukiman Terdampak
Kuliah Umum di UHO, Mentan Amran: Indonesia Nomor Satu Berdoa, Tapi Terakhir Bertindak
Elnusa Petrofin Perkuat Sinergi Media di Sumatera Barat, Dorong Partisipasi Pena Petrofin Awards 2025
Pemprov Sultra Resmi Tunjuk Muhammad Fadlansyah sebagai Pj Sekda
Kendari Jadi Wilayah Penerima MBG Terbesar di Sultra
BMKG: 22 Gempa di Sultra dalam Sepekan, Terbanyak di Koltim dan Konut
Peletakan Batu Pertama GOR UM Kendari, Sultra Perkuat Infrastruktur Pendidikan Tinggi
Kepala BB Sultra Sapa Siswa SMAN 2 Kendari Bawa Pesan Mendikdasmen

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:32 WITA

Pelabuhan Umum Sikeli Direncanakan Jadi Titik Pemuatan Ore, Warga Kabaena Barat Khawatir Jalan dan Permukiman Terdampak

Sabtu, 6 Juni 2026 - 16:31 WITA

Kuliah Umum di UHO, Mentan Amran: Indonesia Nomor Satu Berdoa, Tapi Terakhir Bertindak

Senin, 18 Mei 2026 - 16:37 WITA

Pemprov Sultra Resmi Tunjuk Muhammad Fadlansyah sebagai Pj Sekda

Jumat, 8 Mei 2026 - 10:36 WITA

Kendari Jadi Wilayah Penerima MBG Terbesar di Sultra

Jumat, 3 April 2026 - 11:19 WITA

BMKG: 22 Gempa di Sultra dalam Sepekan, Terbanyak di Koltim dan Konut

Berita Terbaru