panjikendari.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini tengah menarik atau mengganti meteran listrik prabayar produk gagal yang sudah terpasang pada rumah-rumah pelanggan di wilayah itu.
Manager PLN ULP Raha, Risal, menjelaskan, pergantian meteran listrik prabayar dilakukan secara nasional karena ada salah satu komponen pada KWH Meter Prabayar yang tidak sesuai dengan standardisasi PLN (SPLN), sehingga harus diganti baru.
Risal menyebutkan, ada sebanyak 1.300 unit meteran prabayar produk gagal merek Glomet di Muna yang harus diganti. Itu tersebar pada delapan rayon di wilayah kerja PLN ULP Raha.
Kata Risal, meteran produk gagal ditandai dengan adanya meteran yang sudah habis pulsanya namun tidak bisa lagi dilakukan pengisian.
Menurut Risal, khusus di Muna, penggantian meteran dimulai sejak Juni 2018 yang sejatinya sudah harus tuntas sebelum tanggal 8 Januari 2019.
“Tapi karena kita keterbatasan personel sehingga penggantian meteran masih dilakukan sampai saat ini,” ungkap Risal sembari menambahkan, pergantian meteran produk gagal tanpa dikenakan biaya alias gratis.
Dari 1.300 unit meteran yang harus diganti, kata Risal, tersisa 500 unit lagi. Ia menargetkan, akhir Januari 2019 ini sudah tuntas semua.
“Insya Allah akhir Januari sudah selesai semua,” ujar Risal, kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Mastri Susilo yang datang berkunjung ke Kantor PLN ULP Raha, Sabtu, 12 Januari 2019.
Kedatangan Mastri Susilo ke kantor PLN tersebut berkaitan dengan adanya laporan lisan masyarakat yang mengeluhkan listriknya padam dan tidak bisa lagi diisi pulsa.
“Kedatangan kami hanya ingin mengklarifikasi tentang itu. Dan kondisinya ternyata seperti itu, bahwa ada meteran produk gagal yang ditarik secara nasional,” kata Mastri.
Hanya saja, kata Mastri, proses pergantian meteran prabayar tersebut sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat pelanggan agar masyarakat tidak kaget ketika tiba-tiba meteran listrik mereka diganti.
“Bila perlu sebaiknya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat supaya pemerintah melalui jajarannya paling bawah membantu dalam hal sosialisasi kepada masyarakat tentang meteran produk gagal ini,” harapnya.
Penulis: Jumaddin Arif
