Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait musibah robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang merenggut 67 korban jiwa. Sebagai langkah konkret, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan khusus di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dody Hanggodo menegaskan kesiapan kementeriannya untuk memberikan pendampingan teknis kepada seluruh pondok pesantren di Indonesia. Fokus utama pendampingan ini adalah untuk memastikan keamanan struktur bangunan serta kepatuhan terhadap izin pendirian. Sebagai langkah cepat, Kementerian PU akan segera meluncurkan layanan hotline khusus untuk konsultasi pembangunan pondok pesantren melalui Call Center 158 yang akan aktif mulai Senin depan.
“Untuk anggaran pondok pesantren, selama ini memang ada di Kementerian PU. Kemudian sambil berjalannya waktu, besok Senin kami akan membuka hotline terkait konsultasi pondok pesantren. Jika ada pondok pesantren yang ingin dilakukan pengecekan bangunan dengan segera, bisa dikonsultasikan ke hotline tersebut dan tim akan langsung datang ke lokasi,” ujar Menteri Dody.
Untuk mendukung layanan tersebut, Menteri Dody menambahkan bahwa tim teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh provinsi akan dikerahkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengecekan di lapangan.
“Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya. Kalau terkait anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan atau kolaborasi dari swasta,” tambah Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody juga memaparkan bahwa Kementerian PU akan memulai audit dengan metode sampling di sembilan provinsi yang memiliki jumlah pesantren terbanyak. Beberapa provinsi yang menjadi prioritas antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
“Untuk sementara kita sampling di 9 provinsi yang memang paling banyak pesantrennya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan seterusnya. Sementara yang kita tangani berdasarkan sampling dulu, yang tidak masuk sampling mungkin nanti akan dibantu lewat hotline. Kami kerjakan secara paralel, nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Dan tim kami di lapangan juga sudah mulai bekerja untuk mendata dan mengaudit,” jelasnya.
Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengumumkan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren. Satgas ini akan berfokus pada audit bangunan dan pembenahan izin pendirian. Menko Muhaimin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan mengeluarkan instruksi tegas untuk menghentikan sementara seluruh proses pembangunan pesantren yang belum mengantongi izin.
“Kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbarui izin pendirian bangunan atau PBG. Pembangunan sekecil apapun harus ada PBG. Pembangunan sekecil apapun harus berizin, dan yang terpenting kami telah memerintahkan kepada seluruh pesantren agar menghentikan proses pembangunan sampai memiliki izin. Nanti jajaran satgas akan melakukan cross check data bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk audit dan penanggulangan cepat supaya tidak terjadi musibah lagi,” tegas Menko Muhaimin.
Menurutnya, langkah audit ini sangat krusial, mengingat banyak pesantren yang telah berusia ratusan tahun. Sebagai contoh, pesantren di Sidoarjo yang roboh diketahui telah berdiri selama 125 tahun. Oleh karena itu, audit menyeluruh akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali.
“Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup, sekali ini saja. Mari kita bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah agar setiap pesantren dapat berdiri dengan aman dan berizin,” tutup Menko Muhaimin.
Langkah kolaboratif antara Kementerian PU dan Kemenko PM ini menjadi respons serius pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan bangunan pesantren di seluruh Indonesia, sebagai buntut dari tragedi memilukan di Sidoarjo.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
