panjikendari.com – Beberapa hari terakhir ini, antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terjadi di sejumlah SPBU dalam wilayah Kota Kendari.
Fenomena ini membuat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) turun langsung melakukan klarifikasi kepada pihak Pertamina.
Pada Kamis siang, 22 November 2018, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo, bersama dua asisten Ombudsman Sultra; Aan Andrian dan Zerah Aprial Pasimbong, melakukan inspeksi mendadak di terminal BBM Kendari di wilayah Kessilampe.
Di sana, tim Ombudsman diterima oleh Operation Head (OH) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kendari Suleman Abdullah, bersama jajarannya.
Kepada OH TBBM Kendari, Mastri Susilo menyampaikan maksud kunjungannya. Mastri mengatakan, kehadiran mereka adalah dalam rangka meminta klarifikasi tentang adanya antrean solar di beberapa SPBU.
Menurut Mastri, antrean panjang kendaraan berbahan bakar solar di SPBU cukup meresahkan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang turut terjebak dalam antrean tersebut.
Bagi Mastri, ada yang janggal di balik antrean itu. Apalagi, hal itu terjadi setiap hari dan sudah berlangsung lama.
“Biasanya normal-normal saja. Tidak ada antrean. Makanya kami datang. Mohon maaf agak mendadak. Yaa itu tadi, kami ingin memperjelas ada apa sebenarnya sehingga terjadi antrean.”
“Apakah karena stok yang tidak cukup, atau bagaimana, supaya jelas dan tidak ada yang saling menyalahkan,” tohok Mastri di hadapan para petinggi TBBM Kendari.
OH TBBM Kendari, Suleman Abdullah, menjelaskan, stok BBM yang didistribusi ke pihak SPBU tergolong normal alias mencukupi.
Dalam sehari, kata Suleman, TBBM Kendari menyalurkan sebanyak antara 200-300 kiloliter BBM jenis solar kepada 25 SPBU yang ada dalam wilayah Kendari dan sekitarnya. “Itu terdiri atas solar bersubsidi dan non-subsidi,” katanya.
Hanya memang, lanjut Suleman, ada sesuatu hal di lapangan yang harus disikapi bersama berkaitan dengan BBM solar yang cepat habis dan menyebabkan antrean.
Ia mencontohkan keberadaan penjual pengecer di sekitar SPBU. Menurutnya, penjual BBM di sekitar SPBU sebaiknya diatur oleh pihak berkompeten. “Kami tidak punya kewenangan mengatur mereka,” kata Suleman.
Selain itu, kata dia, hal lain yang perlu disikapi serius adalah adanya mobil-mobil dengan tangki rakitan. Soal ini, pihak Pertamina sudah mengingatkan pihak SPBU untuk mewaspadai kendaraan tangki rakitan.
Termasuk tidak melayani jeriken dan kendaraan yang keluar masuk mengisi BBM lebih dari sekali dalam rentang waktu yang tidak lama.
“Ini yang kita wanti-wanti SPBU. Kalau ada seperti itu, kita kasih sanksi. Dan sudah ada yang kita sanksi. Seperti, di SPBU depan Rabam, SPBU Saranani, SPBU Martandu, dan SPBU Kota Lama. Bahkan di depan Rabam pernah dihentikan selama seminggu,” ungkapnya.
Suleman juga mengungkapkan, kadang ada kendaraan yang mengisi lebih dari sekali di SPBU yang berbeda. Menurutnya, ini yang sudah dipantau. Kalau mengisi berulang di satu SPBU bisa terpantau. Dan tidak boleh.
“Makanya di setiap SPBU terpasang CCTV. Kalau misalnya ada SPBU yang nakal, kita tindaki,” katanya.
Mengenai penjualan eceran dan tangki rakitan, menurut Suleman perlu keterlibatan pemerintah daerah dan pihak kepolisian. “Kepolisian soal tangki rakitan tadi,” sarannya.
Menanggapi hal itu, kepada panjikendari.com, Mastri Susilo menyampaikan, pihaknya akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait mengenai masalah-masalah yang diungkapkan pihak Pertamina.
Mastri menduga, kelangkaan BBM jenis solar merupakan bias dari aktifnya beberapa perusahaan tambang di Sultra.
Tidak menutup kemungkinan, kata Mastri, stok BBM yang semestinya mencukupi untuk kebutuhan normal konsumen didrop di perusahaan-perushaan tambang.
“Makanya kami juga tadi sudah minta data sejumlah perusahaan yang menggunakan solar non-subsidi. Supaya menjadi bahan bagi kami dalam melakukan pengawasan. Karena jangan sampai ada perusahaan yang seharusnya menggunakan solar non-subsidi tetapi mengisi solar subsidi,” kata Mastri.
Kepada pengelola SPBU, melalui jurnalis media ini, Mastri meminta untuk tidak bermain-main dengan melayani konsumen tidak sesuai standar yang telah ditentukan.
Penulis: Jumaddin Arif
