BERITA UTAMA

Soal Surat Penundaan Seleksi Sekda, Ini Komentar Pj Gubernur Sultra

48

panjikendari.com – Mendagri Tjahjo Kumolo akhirnya menerbitkan surat penundaan proses seleksi jabatan sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Surat tersebut ditujukan kepada Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi.

Saat dimintai komentarnya berkait surat Mendagri tersebut, Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi menyampaikan, pihaknya akan taat azas dan akan mengikuti petunjuk dari pusat.

Teguh mengatakan, sejak awal dirinya menekankan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam seleksi jabatan Sekda Sultra.

“Usul pansel Sekda itu amanat Perpres No 3 tahun 2018. Dan persetujuannya mmg kewenangan menteri,” kata Teguh saat dihubungi panjikendari.com, Rabu malam tadi, 18 Juli 2018.

Dalam Perpres No 3 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa proses seleksi terbuka pengisian sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat lima hari kerja terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah.

Berhubung masa kerja penjabat Sekda Sultra yang sudah dua kali di-SK-kan akan berakhir maka Pj Gubernur Sultra mengusulkan proses seleksi Sekda definitif untuk menghindari kekosongan sebagaimana diatur dalam Perpres No 3 tahun 2018.

“Sejak awal sudah saya tekankan, kalau secara pribadi saya pilih tidak perlu ada Pansel Sekda dulu. Tapi kalau saya tidak usulkan juga bisa salah,” ujarnya.

Secara eksplisit Teguh menyatakan bahwa usulan seleksi Sekda hanya sekedar menjalan Perpres 3/2018, keputusan finalnya menjadi kewenangan menteri.

“Jadi, karena petunjuk menteri ditunda, ya kita pedomani. Sekarang kita tinggal pedomani, semoga Sultra akan lebih baik,” tambah Teguh.

Teguh sendiri belum menerima secara resmi surat Mendagri tersebut. Hanya saja, ia sudah mengetahuinya melalui pesan yang dikirim ke WhatsAppnya.

Menyinggung apakah surat Mendagri tersebut sudah termasuk dengan pembubaran tim 9, Teguh menyampaikan,
Tim 9 tidak memiliki kewenangan apa-apa terkait lelang tambang.

Tim 9, kata dia, hanya beri masukan. Pj Gubernur juga tidak punya kewenangan. Karena lelang tambang merupakan kewenangan Kementerian ESDM.

“Kita hanya ingin lebih transparan dan profesional. Tentu tim 9 dapat saja kita cabut. Nggak masalah,” tutupnya. (jie)

Beri Komentar
Loading...

Terpopuler

Panji Kendari merupakan media online yang mengabarkan peristiwa terkini di jazirah Sulawesi Tenggara dengan mengedepankan potensi daerah, potensi wisata, dan kejadian-kejadian untuk para pembaca.

STATISTIK WEB

Facebook

To Top
error: Content is protected !!