panjikendari.com – Ketua Tim Kampaye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae, membicarakan atau menyampaikan masalah rencana pemekaran provinsi Kepulauan Buton (Kepton) kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikannya saat pertemuan antara 34 ketua TKD seluruh Indonesia dengan Presiden RI Jokowi di Jakarta pada 18 Februari 2019. Sebagai pembicara pertama dalam pertemuan itu, Ridwan Bae memaparkan dua hal penting yang menjadi kegelisahan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra), yakni, soal pemekaran dan dana desa.
Mengenai pemekaran, politikus Partai Golkar ini mengakui, keinginan masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk mekar menjadi daerah otonomi baru (DOB) cukup tinggi.
Bukan saja masyarakat di wilayah calon DOB Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), tetapi termasuk di lima wilayah lainnya yang sudah mengusulkan untuk mekar, seperti, Kabaena, Konawe Timur, Muna Timur, Kota Raha, Kolaka Selatan.
“Saat saya melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah tadi, saya sangat sukar memberikan jawaban akurat mengenai adanya moratorium DOB. Saya sampaikan kepada pak Jokowi bahwa sangat besar harapan dan keinginan masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk mekar,” katanya.
Mantan Bupati Muna dua periode ini mengaku, pemekaran provinsi Kepton yang mencakup seluruh wilayah Buton Raya dan Wakatobi, menjadi topik khusus yang disampaikannya kepada Presiden Jokowi. Inklud di dalamnya pemekaran lima kabupaten/kota tadi.
“Saya bermohon kepada Presiden untuk memikirkan hal ini. Dan jawaban pak Jokowi sederhana sekali, sangat singkat tapi menurut saya cukup padat. Bahwa apa yang saya sampaikan yang menjadi keinginan masyarakat Sulawesi Tenggara akan menjadi perhatian khusus beliau,” tutur anggota Komisi V DPR RI ini, saat ditemui di kediamannya di Kendari, Jumat, 22 Februari 2019.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo penting untuk mencabut moratorium pemekaran. Perlu mengambil langkah-langkah guna mengatasi dan untuk memenuhi harapan serta keinginan masyarakat di wilayah Kepton dan lima kabupaten/kota calon DOB lainnya di Sultra. Kata dia, masalah pemekaran di Sulawesi Tenggara bukan Kepton saja, tetapi termasuk Muna Timur, Konawe Timur, Kolaka Selatan, Kabaena, dan Kota Raha.
Seluruh persiapan pemekaran, terang Ridwan, dianggap selesai dan sudah sampai di Kemendagri dan Komisi II DPR RI, terlebih Kota Raha. Menurutnya, persiapan pemekaran Kota Raha sudah sempurna.
“Dia (Kota Raha) sudah selesai semua waktu itu, tinggal mekar saja. Hanya sayang, dulu Bupati tidak mengejar secara sempurna, harusnya bersama Busel, Buteng, dan Muna Barat. Tapi yang dikejar dan digenjot hanya Mubar. Kota Raha terabaikan begitu saja.”
“Sayang sekali waktu itu, sehingga Kota Raha itu sebenarnya hanya terganjal di moratorium semata. Hal lain sudah pada lengkap semua, saya yakin Kepton juga sudah lengkap,” katanya. (jie)
