panjikendari.com – Mutasi pejabat eselon II dan III lingkup pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) baru-baru ini ternyata masih masalah.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencium adanya indikasi pelanggaran dalam mutasi tersebut, khususnya terkait pemberhentian pejabat dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama yang masih memenuhi syarat.
Asisten Komisioner KASN, Andi Abu Bakar, saat ditemui di Kendari, mengungkapkan, pihak KASN telah menerima laporan atau informasi lisan bahwa terdapat 18 pejabat JPT pratama yang masih memenuhi syarat di Kabupaten Muna, diganti. Pergantian tersebut diduga kuat bertentangan dengan rekomendasi KASN.
Andi Abu Bakar menuturkan, pihak KASN telah mengeluarkan rekomendasi terhadap hasil uji kompetensi 32 pejabat yang akan mengisi JPT di lingkup pemerintah daerah Muna.
Menurutnya, rekomendasi dikeluarkan setelah melalui evaluasi, penelusuran data dan informasi serta klarifikasi dan rasionalisasi hasil uji kompetensi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, khusunya PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Andi mengungkapkan, ada tiga klasifikasi dalam rekomendasi tersebut, yaitu, klasifikasi memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.
“Jadi kalau misalnya dalam menindaklanjuti rekomendasi itu terjadi pemberhentian 18 JPT Pratama, kuat dugaan ada kebijakan PPK yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rekomendasi KASN. Karena tidak ada yang direkomendasikan untuk diberhentikan dari jabatan,” terang Andi tanpa menyebutkan 18 pejabat JPT yang diberhentikan tersebut, usai menghadiri diseminasi seleksi terbuka pengisian JPT pratama lingkup Pemda Buton Utara yang dilaksanakan Omudsman RI Perwakilan Sultra, di salah satu hotel, Senin, 27 Agustus 2018.
Andi menjelaskan, klasifikasi pejabat yang masih memenuhi syarat dan memenuhi syarat tidak bisa diberhentikan dari jabatan. Akan tetapi bisa dimutasi antar-JPT pratama.
Terkait masalah ini, kata Andi, pihak KASN meminta kepada pelapor untuk menyampaikan laporannya secara resmi. Setelah itu, KASN akan mengumpulkan informasi dan data serta klarifikasi kepada PPK dalam hal ini Bupati Muna tentang pemberhentian 18 pejabat JTP pratama di Kabupaten Muna.
“Sampai saat ini kita masih dalam proses meminta informasi dan data serta klarifikasi,” ujarnya.
Penulis: Jumaddin Arif
