panjikendari.com – Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis jelang Pemilu bulan April 2019 perlu mendapat pengawasan ketat dan serius dari masyarakat dan elemen pegiat demokrasi di negeri ini.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulawesi Tenggara (Sultra) melihat bahwa keterlibatan ataupun pelibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, baik pejabat pemerintahan maupun jajarannya ke bawah berpotensi terjadi jelang Pemilu yang tinggal kurang lebih sebulan.

Potensi keterlibatan ASN tersebut jelas terlihat dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari terhadap oknum Camat Kambu yang terindikasi membantu menjalankan kepentingan politik oknum calon anggota legislatif di Kota Kendari.

Ketua KIPP Sultra Muhammad Nasir menilai indikasi keterlibatan Camat Kambu yang saat ini sedang viral di media sosial dan bahkan sudah menjadi isu nasional, harus menjadi catatan penting bagi kita semua, khususnya bagi ASN yang lain untuk tidak coba-coba bermain atau melibatkan diri dalam dukung mendukung dan mengkampanyekan peserta pemilu.

Karena menurut Nasir, hal itu sangat jelas bertentangan dengan UU Pemilu yang mana di dalamnya melarang pejabat termasuk ASN untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye. “Jika ada ASN terbukti melanggar maka sanksinya bisa dipidana,” terang Nasir.

Selain itu, lanjut Nasir, jika ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi disiplin ASN. Olehnya itu, Nasir mewanti-wanti kepada ASN untuk bersikap netral dalam Pemilu. Termasuk meminta kepada peserta Pemilu untuk tidak melibatkan ASN dalam urusan politik.

Nasir menyampaikan, berkaitan dengan hal itu, KIPP Sultra bersama penyelenggara telah melakukan sosialisasi tentang Pemilu, termasuk di dalamnya mengenai larangan bagi ASN untuk terlibat dalam kerja-kerja politik.

“Kami di KIPP Sultra terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Sulawesi Tenggara. Relawan kami ada di setiap kabupaten/kota di daerah ini. Mereka bersama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan. Jika ada indikasi pelanggaran, baik itu yang dilakukan oleh ASN, peserta Pemilu, maupun terhadap penyelenggara, maka kami akan laporkan,” tegas Nasir.

Olehnya itu, Nasir mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk proaktif mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu ini agar dapat berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas. (jie)

Beri Komentar