panjikendari.com – Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dan Lukman Abunawas baru berjalan empat bulan, sejak dilantik 5 September 2018.
Masih terbilang muda dalam ukuran sebuah rumah tangga. Masih berstatus pengantin baru. Ijab qabul atau janji suci pernikahan masih hangat di benak masing-masing.
Namun demikian, pasangan berakronim AMAN itu mengawali pemerintahannya dengan suasana yang sedikit trouble. Ada kerikil kecil yang menyertai. Disharmonisasi terjadi.
Masih wajar jika dianalogikan sebagai pengantin baru, sebagai proses adaptasi, proses saling mengenal dan memahami satu sama lain. Imbasnya masih sebatas baku bombe, belum sampai pada KDRT, yang pada akhirnya juga akan akur dan damai kembali jika dibicarakan dengan baik-baik.
Sebaliknya, jika masalah yang ada dibiarkan berlarut-larut atau tetap saja mempertahankan ego masing-masing, tanpa ada solusi yang baik, bukan mustahil, masalah sepele akan menjadi benih prahara yang mengancam keretakan.
Begitulah kira-kira gambarannya hubungan pasangan AMAN dalam dua hari terakhir ini. Disharmonisasi itu berawal dari tidak dilibatkannya wagub Sultra Lukman Abunawas dalam proses mutasi dan rotasi pejabat administrator lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara.
Pada Senin lalu, 7 Januari 2019, bertempat di Kantor Gubernur Sultra, di kawasan Bumi Praja Anduonohu, Gubernur Sultra Ali Mazi melantik 42 pejabat eselon III dan sekaligus melantik kembali Syarifuddin Safaa sebagai penjabat (Pj) Sekda Sultra yang diperpanjang masa jabatannya hingga tiga bulan kedepan.
Pelantikan tersebut rupanya memantik kekecewaan Lukman Abunawas. Mantan Sekda Sultra ini mengaku kecewa. Apalagi dirinya tidak diundang saat seremoni pelantikan.
“Betul kemarin saya tidak diundang dan ada kesan mutasi sarat ‘kepentngan.’ Sebaiknya libatkan Wagub,” tulis Lukman Abunawas melalui pesan WhatsApp-nya yang diterima jurnalis panjikendari.com, Selasa, 8 Januari 2019.
Mantan bupati Konawe dua periode ini mengungkapkan, sesuai komitmen yang dibangun antara dirinya dengan Ali Mazi, wagub menangani birokrasi, kendati pun keputusan tertinggi pada gubernur.
Sedangkan urusan pemerintahan dan investasi dihandel oleh gubernur. “Ini janji pak Ali Mazi setiap kampanye serta pertemuan keluarga. Boleh tanya tokoh-tokoh masyarakat atau tim AMAN. Jadi saya sangat kecewa dengan perlakuan Ali Mazi yang tidak komit,” kesalnya.
“Kemarin saya panggil La Ode Mustari Kepala BKD kenapa ada acara pelantikan tidak hubungi saya sebelumnya, termasuk tidak menghargai saya, kok tidak ada undangan,” katanya.
Dalam pernyataannya, Lukman Abunawas mendikotomikan daratan dan kepulauan dalam pengangkatan pejabat. Menurutnya, dalam mutasi dan pejabat kemarin, kepulauan sangat dominan dibandingkan daratan. Sementara Sultra ini milik bersama. “Jangan ada pengkotak-kotakan,” katanya.
Bagi Lukman, hal ini bisa membahayakan rasa persatuan dan kesatuan antar yang selama ini selalu akrab dengan penuh kekeluargaan.
“Saya tidak terima dengan cara-cara ini. Ingat waktu berjuang saat Pilkada, semua sama-sama korban, tanya mereka apa yang saya tidak korbankan, bukan saja tenaga dan pikiran tapi juga uang. Boleh cek siapa yang berdarah-darah. Jadi kita harus sadari diri apakah tepat langkah yang kita ambil atau keliru,” katanya.
Mengenai kekecewaan Lukman Abunawas tersebut, Ali Mazi menanggapinya dengan datar. Soal tidak diundangnya Wagub di acara pelantikan, menurut Ali Mazi itu bukan urusannya.
“Itu kan bukan urusan saya. Kan ada Kepala BKD, ada Sekda. Saya hanya datang melantik sebagai gubernur,” jawab Ali Mazi kepada sejumlah media, sesaat usai meresmikan Kantor BKD Sultra, Rabu, 9 Januari 2019.
Ali Mazi pun menganggap bahwa pelantikan pejabat yang dipersoalkan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang jelas semua sudah dilantik. Saya mohon kepada yang sudah dilantik agar bekerja dengan baik,” pesannya.
Penulis: Jumaddin Arif
